Jakarta, IDN Times - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut, tak akan ada beda perlakuan pada siapa pun dalam sidang etik nanti, termasuk bagi eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri, ya," ujar Johnny kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan Irjen Ahrie Sonta dipecat secara tidak hormat (PTDH) dari Polri, setelah diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny.
Johnny juga mengungkapkan, Majelis Hakim KKEP Polri telah menjadwalkan sidang etik bagi ketiga tersangka lainnya, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Sebagai tambahan informasi, untuk para terduga pelanggar yang lainnya, telah dijadwalkan juga untuk nanti pelaksanaan sidang kode etik pada jadwal berikutnya," kata Johnny
Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang tahun 2025–2026. Teranyar, Bareskrim Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi, selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai tersangka baru dalam kasus ini.
Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Polisi (Purn/Mantan) Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden / KSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum/Kadivkum Polri), dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, mantan Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri), serta Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.