PPP, Partai Islam yang Sempat Berubah Haluan

11 Apr 2019, 19:39 WIB

IDN Times/Fitang Aditia Budhi

Surabaya, IDN Times - Didirikan pada 5 Januari 1973, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan gabungan dari empat partai Islam yakni Partai Nahdhlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Partai Muslimin Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi simbol kekuatan PPP.

Pendirian PPP bukan tanpa alasan, partai ini didirikan untuk menghadapi pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

Setelah berdiri, partai ini diharapkan mempersatukan berbagai fraksi dan kelompok dalam Islam. Sampai-sampai PPP memploklamirkan diri sebagai 'Rumah Besar Umat Islam'.

1. Lahirnya PPP dibidani lima tokoh besar

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Deklarator tersebut yakni Ketum PBNU Idham Chalid, Ketum ParmusiMohammad Syafaat Mintaredja, Ketum PSII Anwar Tjokroaminoto, Ketum Partai Islam Perti Rusli Halil dan Ketua Kelompok Pembangunan, Mayskur.

Ketum DPP PPP yang pertama ialah Mohammad Syafaat Mintaredja. Ia menjabat dari 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Setelah mengundurkan diri, Syafaat digantikan Jailani Naro. Ia pun menjabat selama dua periode karena pada tahun 1984 saat muktamar I PPP terpilih kembali menjadi Ketum DPP.

2. Partai berasaskan Islam

PPP merupakan partai yang berasaskan Islam. Ini terlihat dari lambang partai yaitu Kabah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuatan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan. Setelah Orde Baru, memasuki era reformasi PPP kembali menggunakan asas Islam. Hal itu disampaikan pada Muktamar IV tahun 1998.

PPP mempunyai visi terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Sedangkan misi PPP yakni berjuang dalam mewujudkan dan membina masyarakat, memperjuangkan HAM, memelihara rasa aman, melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik demokrasi serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

3. Suara PPP selalu naik turun tiap pemilu

PPP sendiri telah mengikuti 9 kali Pemilu. Hasilnya pun bisa dikatakan fluktuatif. Pada Pemilu 1977, PPP meraih 18.745.565 suara atau 29,29 persen. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP mendapatkan 99 kursi atau 27,12 persen dari 360 kursi yang diperebutkan.

Kemudian, Pemilu 1982 PPP meraih 20.871.800 suara atau 27,78 persen. Dari perolehan kursi, PPP mendapatkan 94 kursi atau 26,11 persen dari 364 kursi yang diperebutkan. Lalu, pada Pemilu 1987 PPP meraih 13.701.428 suara arau 15,97 persen. Sedangkan dari perolehan kursi, PPP meraih 61 kursi atau 15,25 persen dari 400 kursi yang diperebutkan.

Lebih lanjut, pada Pemilu 1992 PPP meraih 16.624.647 suara atau 14,59 persen. Dari sisi perolehan kursi PPP meraih 62 kursi atau 15,50 persen dari 400 kursi yang diperebutkan. Pada Pemilu 1997 PPP meraih 25.340.018 suara. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 89 kursi atau 20,94 persen dari 425 kursi yang diperebutkan.

Pada Pemilu 1999 PPP meraih 11.329.905 suara atau 10,71 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 58 kursi atau 12,55 persen dari 462 kursi yang diperebutkan. Pada Pemilu 2004 PPP meraih 9.248.764 atau 8,14 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP tetap meraih 58 kursi atau 10,54 persen dari 550 kursi yang diperebutkan.

Pada Pemilu 2009 PPP meraih 5,5 juta suara atau 32 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. PPP mendapat 39 kursi 7 persen di DPR hasil Pemilu Legislatif 2014, setelah mendapat sebanyak 8.157.488 suara 6,53 persen.

4. Terjadi drama dualisme

Meski tampak adem ayem setelah mengikuti perhelatan Pileg 2014, PPP mengalami dualisme kepemimpinan, yakni versi Djan Faridz dan Romahurmuziy. Keduanya saling klaim menjadi ketua umum.

Djan sendiri, meski terpilih sebagai ketua umum lewat Muktamar, namun tak pernah menerima surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Lain halnya dengan Romi, dia langsung mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, selepas menggelar muktamar tandingan.

Tak terima, Djan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, surat keputusan Menkumham untuk kepengurusan Romi itu. Djan menang pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Romi pun mengajukan tinjauan kembali ke MK dan hasilnya disetujui bahwa Romi Ketum DPP PPP yang sah, sejak Juni 2017. Meski begitu, dualisme masih terjadi hingga kini.

5. Masih jadi pilihan pemilih muslim

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis nomor urut partai peserta Pemilu 2019. Alhasil PPP mendapatkan nomor urut 10. PPP yang bisa disebut anak kandung dari NU ini bukan tidak mungkin tetap mendapat dukungan kalangan warga nahdiyin. Sebab, menurut sejarah NU berjasa atas berdirinya PPP.

Selain NU, "darah" Muhammadiyah juga mengalir di partai ini. Beberapa tokoh Muhammadiyah turut membangun berdirinya partai. Bahkan, Mohammad Syafaat Mintaredja sendiri merupakan politikus yang berasal dari Muhammadiyah. Dengan asumis bahwa Islam mayoritas di Indonesia saat ini diisi golongan Muhammadiyah dan NU, bukan tidak mungkin PPP kembali bisa kembali berjaya.