PPP Minta KPU Klarifikasi Ledakan Suara PSI
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Ketua Umum DPP PPP, Imam Priyono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklarifikasi lonjakan suara yang diperoleh suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam penghitungan suara konkret (real count) KPU.
Imam menyampaikan, masyarakat kini menyoroti lonjakan perolehan suara PSI di real count KPU, tidak terkecuali para lembaga survei yang merasa hasil quick count dan real count saat ini berbeda cukup jauh.
Adapun perolehan suara PSI terus merangkak naik mendekati ambang batas parlemen. Berdasarkan data real count KPU, PSI telah berhasil mendulang suara sebanyak 2.404.252 atau 3,13 persen hingga pukul 11.00 WIB, Senin (4/3/2024).
"Kami berharap KPU sebagai penyelenggara bisa memberikan keterangan mengenai hal ini," ujar Imam kepada IDN Times, saat dihubungi, dikutip Senin (4/3/2024).
1. Penggelembungan suara untuk PSI harus ditolak
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mencurigai adanya penggelembungan suara untuk PSI dengan cara mencaplok suara partai lain. Chico meminta rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak.
"Rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak. Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu. Hanya karena campur tangan kekuasaan yang membuat PSI lolos," kata Chico.
Chico juga membandingkan dengan perolehan suara PPP. Selama ini, PPP selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil survei karena sebaran pemilihnya merata di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia.
Terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP masih aman dari ambang batas parlemen, di atas 4 persen. Namun Pemilu 2024 ini, kata dia, sudah sarat dengan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan berbagai aparatur negara untuk pemenangan paslon tertentu.
Menurut dia, naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP, semakin menegaskan ada dugaan penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain.
Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo berupaya menghilangkan sejarah PPP karena mendukung Ganjar–Mahfud.
"Tapi yang menyedihkan kalau sampai PPP sebagai partai Islam yang tertua dan penuh sejarah sampai dikorbankan demi PSI," ucapnya.