Prabowo Akan Gratiskan PTN, Didik: Jalur Mandiri Harus Dihentikan

21 Sep 2026, 16:47 WIB2 min read

Dini Suciatiningrum

News

Channel

Add Us on Google

Prabowo Akan Gratiskan PTN, Didik: Jalur Mandiri Harus Dihentikan

Ilustrasi wisuda (IDN Times/Mardya Shakti)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai rencana Prabowo menggratiskan PTN memerlukan perubahan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi.
Didik menyebut kebijakan yang mendorong PTN mencari dana sendiri memperluas jalur mandiri dan meningkatkan jumlah mahasiswa di sejumlah kampus.
Menurut Didik, otonomi luas serta minimnya kontrol pusat memicu komersialisasi dan risiko penyalahgunaan; jalur mandiri perlu dihentikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

21 September 2026

Didik J Rachbini menyatakan rencana pendidikan gratis hingga PTN perlu disertai perubahan kebijakan pembiayaan dan penghentian komersialisasi jalur mandiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini meminta jalur mandiri dan praktik komersialisasi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dihentikan.
Who?
Prof. Didik J Rachbini, Presiden Prabowo, perguruan tinggi negeri, pemerintah pusat, serta Komisi Pemberantasan Korupsi disebut dalam isu kebijakan pembiayaan dan penerimaan mahasiswa.
Where?
Pernyataan disampaikan di Jakarta dan membahas kondisi perguruan tinggi negeri, termasuk Universitas Negeri Surabaya, Universitas Brawijaya, dan Universitas Gadjah Mada.
When?
Didik menyampaikan keterangannya pada Senin, 21 September 2026.
Why?
Didik menilai otonomi luas dan minimnya kontrol pemerintah pusat memungkinkan penentuan biaya jalur mandiri mengarah pada komersialisasi serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.
How?
Ia mengusulkan perubahan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi, menghentikan dorongan PTN mencari pendanaan sendiri, serta menutup jalur mandiri dan praktik pungutan penerimaan mahasiswa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Presiden Prabowo mau kuliah di kampus negeri jadi gratis. Pak Didik bilang jalur mandiri harus dihentikan. Jalur ini membuat kampus bisa meminta uang masuk dan menerima banyak mahasiswa. Ia bilang pemerintah perlu lebih mengawasi kampus, karena ada orang yang memakai aturan itu dengan cara tidak baik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana pendidikan gratis hingga PTN membuka peluang untuk menata kembali pembiayaan dan penerimaan mahasiswa secara lebih berorientasi pada akses pendidikan. Penghentian komersialisasi jalur mandiri, disertai perubahan kebijakan dan penguatan kontrol pemerintah, dipandang dapat mengurangi ruang penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan biaya masuk.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times — Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini menilai rencana Presiden Prabowo menerapkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN), dapat diwujudkan dengan mengubah kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk menghentikan komersialisasi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.

Didik mengatakan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengubah kebijakan sebelumnya yang mendorong PTN mencari sumber pendanaan sendiri. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat PTN memiliki otonomi luas, termasuk dalam penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.

“Perubahan kebijakan rezim yang lalu harus ditutup, yang meminta PTN mencari uang sebanyak-banyaknya, karena negara tidak mempunyai anggaran,” kata Didik dalam keterangan, Senin (21/9/2026).

1. Jalur mandiri jadi berkembang

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra ketika berorasi di atas mokom saat demo jilid II BEM. (IDN Times/Santi Dewi)

Menurut Didik, kebijakan tersebut kemudian membuat jalur mandiri berkembang hingga PTN memiliki jumlah mahasiswa yang sangat besar. Ia mencontohkan jumlah mahasiswa di sejumlah PTN seperti Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Maka dari itu jalur mandiri dibuka sampai PTN menjadi lembaga kursus massal, dengan jumlah mahasiswa sampai 80 ribu di Unesa, 65 ribu di UB, 75 ribu di UGM, dan sebagainya,” ujarnya.

2. Kontrol pemerintah masih minim

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini. (www.paramadina.ac.id)

Didik menilai pemberian otonomi yang luas kepada PTN juga membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam penentuan biaya penerimaan mahasiswa. Menurutnya, kontrol pemerintah pusat terhadap kebijakan tersebut masih minim.

“Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mencokok oknum-oknum,” katanya.

3. Jalur mandiri dan praktek komersialisasi harus dihentikan

Webometrics Ranking of World Universities menobatkan Universitas Lampung (Unila) sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik nomor 1 di luar Pulau Jawa. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Didik menilai praktik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perilaku sejumlah oknum, tetapi juga dengan desain penerimaan mahasiswa yang memberikan kewenangan kepada PTN untuk menentukan biaya masuk.

“Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktik komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan. Kebijakan pemerintah sebelumnya dan desain yang dirancang bebas di PTN-PTN tersebut dengan kewenangan luas dan bebas membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan rektor dan petinggi-petinggi PTN," kata dia.

"Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknum, tetapi desain penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa kemudian menjurus kepada kepentingan finansial kampus, komersialisasi dan berujung pada korupsi,” sambung Didik.