Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menyebut terdapat perusahaan pemegang konsesi yang diduga berulang kali melanggar aturan hingga belasan kali. Prabowo pun membuka kemungkinan pencabutan konsesi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Mulanya, Prabowo menyinggung ada negara lain yang berusaha mengganggu Indonesia. Menurutnya, ada negara yang tidak suka Indonesia maju.
“Jadi Saudara-saudara terus-menerus kita perbaiki ekonomi kita. Banyak tantangan, banyak yang ganggu. Bangsa Indonesia dari dulu diganggu. Banyak yang gak suka,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan sejak awal berdiri sebagai negara. Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tetap ingin menjalin hubungan baik dengan negara lain, sembari meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.
“Konsep Indonesia banyak yang gak suka, dari sejak lahirnya kita. Ya, dari sejak lahirnya kita dari dulu. Saya gak mau sebutlah pihak-pihak mana yang gak suka, ya. Karena Indonesia ingin menjadi sahabat dari semua negara, ya. Tapi ya kita perlu waspada,” ucap dia.
Prabowo kemudian mengaitkan persoalan karhutla dengan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi. Ia menyebut terdapat indikasi perusahaan asing ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menurut dia, pelanggaran yang berulang perlu ditindak tegas.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab di kasih konsesi belasan tahun ada yang melanggar 3 kali 4 kali, melanggar ada yang belasan kali ada yang 19 kali melanggar ini sudah gak usah lagi lah 2 - 3 kali melanggar dicabut aja,” kata dia.
Prabowo menegaskan pemerintah perlu mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar ketentuan. Salah satu langkah yang dipertimbangkan ialah mencabut hak konsesi perusahaan tersebut.
Meski demikian, Prabowo belum mengungkapkan identitas perusahaan yang dimaksud dalam pidatonya. Ia mengatakan pemerintah akan mengumumkan nama-nama perusahaan tersebut pada waktunya.
Prabowo juga menyinggung respons sejumlah negara yang dinilainya mengolok-olok Indonesia akibat persoalan karhutla. Ia mengingatkan, perusahaan yang berasal dari negara lain dan beroperasi di Indonesia juga perlu dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar aturan.
“Jadi kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita menghina dan sebagainya, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan mereka yang ada di sini, nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu,” ujar dia.
Di tengah sorotan tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah tetap bertanggung jawab menangani kebakaran. Ia menyebut aparat TNI, Polri, serta pemerintah daerah telah dikerahkan untuk mengatasi dampak karhutla, termasuk terhadap kesehatan masyarakat.
“Tapi kita cool saja kita tenang kita bertanggung jawab kita sudah cukup besar pengerahan Polisi TNI Pemda, bekerja setengah mati saudara saksi, saudara paling depan bupati, gubernur, itu anak-anak kita yang rusak kesehatannya,” imbuhnya.