Prabowo Sebut RI Cool Diolok Negara Lain, Singgung Karhutla Pelakunya Asing
- Presiden Prabowo menyatakan Indonesia menghadapi pihak yang tidak ingin negara ini maju, namun pemerintah tetap berkomitmen menjalin hubungan baik dengan semua negara sambil menjaga kewaspadaan.
- Prabowo menyoroti indikasi perusahaan asing pemegang konsesi terlibat dalam karhutla dan meminta konsesi dicabut bagi perusahaan yang berulang kali melanggar aturan.
- Pemerintah disebut telah mengerahkan TNI, Polri, dan pemda menangani karhutla serta dampak kesehatan warga; Prabowo menilai SDM muda Indonesia mampu mengelola perkebunan bekas konsesi.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menanggapi sorotan dan olok-olok sejumlah negara terhadap Indonesia. Menurut Prabowo, ada sejumlah negara yang tidak ingin Indonesia menjadi negara maju.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam pidatonya, ia menyinggung tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk pihak-pihak yang dinilainya tidak menginginkan Indonesia berkembang.
“Jadi saudara-saudara terus-menerus kita perbaiki ekonomi kita. Banyak tantangan, banyak yang ganggu. Bangsa Indonesia dari dulu diganggu. Banyak yang gak suka,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai Indonesia menghadapi berbagai tantangan sejak berdiri sebagai negara. Meski demikian, ia menegaskan, pemerintah tetap ingin menjalin hubungan baik dengan seluruh negara.
“Konsep Indonesia banyak yang gak suka, dari sejak lahirnya kita. Ya, dari sejak lahirnya kita dari dulu. Saya gak mau sebutlah pihak-pihak mana yang gak suka, ya. Karena Indonesia ingin menjadi sahabat dari semua negara, ya. Tapi ya kita perlu waspada,” ucap dia.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo membahas upaya pemerintah memperbaiki perekonomian nasional. Ia tidak menyebut negara tertentu yang dimaksud, tetapi mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi berbagai tantangan.
Prabowo kemudian menyinggung penanganan karhutla yang menurutnya turut melibatkan persoalan pengawasan perusahaan pemegang konsesi. Ia mengatakan terdapat indikasi sejumlah perusahaan asing ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab di kasih konsesi belasan tahun ada yang melanggar 3 kali 4 kali, melanggar ada yang belasan kali ada yang 19 kali melanggar ini sudah gak usah lagi lah 2 - 3 kali melanggar dicabut aja,” kata Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah perlu mengambil tindakan terhadap perusahaan yang berulang kali melanggar aturan. Salah satu langkah yang disampaikan ialah mencabut konsesi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berulang.
Namun, pernyataan tersebut belum disertai penyebutan nama perusahaan yang dimaksud. Prabowo mengatakan pemerintah akan mengumumkan identitas perusahaan-perusahaan tersebut pada waktunya.
Prabowo juga merespons sikap sejumlah negara yang menurutnya mengolok-olok Indonesia terkait persoalan karhutla. Ia menilai kritik tersebut perlu dilihat bersama tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
“Jadi kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita menghina dan sebagainya, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan mereka yang ada di sini, nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu,” ujar dia.
Meski menyinggung kritik dari luar negeri, Prabowo menegaskan, pemerintah tetap menjalankan upaya penanganan karhutla. Ia menyebut pengerahan personel dan dukungan pemerintah daerah telah dilakukan untuk menghadapi dampak karhutla.
“Tapi kita cool saja, kita tenang, kita bertanggung jawab, kita sudah cukup besar pengerahan polisi-TNI, Pemda, bekerja setengah mati saudara saksi, saudara paling depan bupati, gubernur, itu anak-anak kita yang rusak kesehatannya,” ucap Prabowo.
Prabowo menyoroti dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat, terutama warga yang berada di wilayah terdampak. Ia juga menyinggung kerja aparat dan pemerintah daerah yang berada di garis depan penanganan bencana tersebut.
Dalam pidatonya, Prabowo kembali menekankan pentingnya penindakan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran berulang. Ia mengaku terkejut ketika mengetahui adanya perusahaan yang disebut telah berkali-kali melanggar aturan.
Selain membahas penegakan hukum, Prabowo menyinggung peluang pengelolaan perkebunan oleh sumber daya manusia Indonesia. Ia meyakini generasi muda dalam negeri mampu mengambil alih pengelolaan lahan apabila konsesi perusahaan dicabut sesuai ketentuan.
“Gak apa-apa. Anak-anak, anak-anak Indonesia mampu me-manage. Ya nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka. Karena kita cinta tanah air kita,” kata Prabowo.
