Prabowo Terima Rieke hingga Dasco, Bahas Satu Data Indonesia

Selain dari anggota parlemen, anggota tim penyusun lainnya yang ikut menemui Prabowo antara lain Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf hingga Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti.

Selain itu, hadir Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan dan Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono.

Teddy mengatakan, penyusunan regulasi tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel.

UU Satu Data Indonesia sudah disahkan pada 6 Oktober 2026 lalu oleh parlemen dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.

UU SDI merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional atau DDN yang nantinya akan dikelola penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional.

Adapun UU SDI terdiri dari 20 bab dan 141 pasal. UU SDI turut mengatur tentang tata kelola SDI melalui rencana induk SDI, arsitektur SDI, manajemen SDI, dan siklus SDI. RUU juga mengatur keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data.

Selain mengatur tata kelola Satu Data Indonesia, UU SDI pun menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pembagian kewenangan pengelolaan data juga diatur mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan.

Standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, sistem katalog data nasional, interoperabilitas data, hingga pemanfaatan teknologi digital, blockchain, dan kecerdasan artifisial (AI) juga masuk dalam pengaturan Satu Data Indonesia.

UU SDI pun mengatur mengenai penggunaan dan pengendalian akses data, standar keamanan data, audit keamanan, audit kedaulatan data, sampai sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggar, serta ketentuan peralihan.