KJP untuk kebutuhan keluarga: Pramono menyatakan bahwa KJP bukan hanya untuk biaya pendidikan, tetapi juga bisa membantu keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli daging dan gula.
Sudinsos laporkan jika KJP dihapus: Anak yang masuk dalam program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto akan kehilangan bantuan sosial pendidikan Kartu Jakarta Pintar menurut Kepala Sudinsos Jakarta Selatan, Bernard Tambunan.
Semua biaya pendidikan ditanggung pemerintah pusat: Anak yang masuk dalam Sekolah Rakyat tidak lagi memerlukan KJP karena semua biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah P
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan Kartu Jakarta Pintar untuk siswa yang masuk Sekolah Rakyat tidak dicabut. Pramono mengatakan KJP tetap berlaku selama anak tersebut menjadi siswa termasuk Sekolah Rakyat program unggulan Presiden Prabowo.
"KJP tidak dicabut. Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana aja ya tetap nanti KJP-nya diberikan," tegas Pramono di Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).
Pramono mengatakan KJP bukan hanya untuk biaya pendidikan namun manfaat KJP juga bisa dirasakan keluarga yang tidak mampu seperti membeli daging.
"KJP bukan semata-mata untuk siswanya, tapi juga untuk keluarga tak mampu. Kenapa KJP bisa ke Pasar Kramat Jati beli daging, beli gula , Dan lain-lain," ucapnya.
Kepala Sudinsos Jakarta Selatan, Bernard Tambunan, sebelumnya mengatakan anak yang masuk dalam program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto maka bantuan sosial pendidikan Kartu Jakarta Pintar akan dicabut.
Hal tersebut diungkapkan Bernard saat acara Dialog Menteri Sosial dengan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
"Ada beberapa pertanyaan Pak Menteri terkait dengan KJP. Beberapa menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tidak ada? otomatis (tidak ada) Bapak Ibu, karena semua sudah ditanggung di sekolah rakyat," ucapnya.
Bernard mengatakan anak yang masuk dalam Sekolah Rakyat maka semua akan ditanggung Pemerintah Pusat sehingga tidak ada lagi KJP sebab orang tua tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan pendidikan anak yang selama ini dibantu program KJP milik Pemprov DKI.
"Jadi, itu mungkin ditiadakan karena sudah tidak ada lagi yang Bapak Ibu pikirkan untuk keperluan pendidikan," ujarnya.