Jakarta, IDN Times - Sekitar 50 orang mantan karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI) menginap dan membangun tenda di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. mereka menginap di sana sejak Senin (4/2).
Penantian mereka tak sia-sia. Sebab Presiden Joko "Jokowi" Widodo berkenan menemui mereka di Istana Negara, Rabu (13/2).
Salah seorang mantan karyawan Freeport, Jerry Jerangga, mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi membahas permintaan mereka. Jerry ungkapkan, para karyawan Freeport yang di PHK secara sepihak itu, merasa tidak diperlakukan secara manusiawi.
"Kami minta kepada Pak Presiden untuk menindak secara tegas pelanggaran tenaga kerja yang dilakukan Freeport terhadap kami di Papua," kata Jerry di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).
"Kami juga minta ke Pak Presiden untuk kembalikan kami bekerja dan membayar hak kami. Karena Freeport telah memberlakukan aturan di luar perundang-undangan yang ada," lanjutnya.
Menurut Jerry, pelanggaran yang dilakukan oleh Freeport adalah adanya kebijakan yang dibawa dari luar negeri. Sehingga, kebijakan itu tidak ada di UU Ketenagakerjaan yang dimiliki Indonesia.
"Furlough (merumahkan), tapi tidak punya batas waktu. Ada kecurigaan bahwa ada PHK terselubung di situ," ungkap Jerry.
Lanjut Jerry, pertama kali para pekerja dirumahkan pada tahun 2017, sebanyak 800 buruh Freeport terkena PHK.
"Tapi lama kelamaan berkurang karena kebanyakan kita di sana tingkat ekonomi tinggi, sehingga memengaruhi teman-teman lain untuk mengalah," jelasnya.
"Ada juga pelanggaran lain, BPJS kami juga diblokir. Jadi pihak Freeport dan BPJS memblokir akhirnya teman-teman kami, 39 orang meninggal dunia," sambung dia.
Mendengar keluhan dari para mantan karyawan Freeport, Jerry mengatakan akhirnya Jokowi pun merenspons. Ia mengatakan Jokowi berjanji akan menindaklanjuti dan memanggil PT Freeport Indonesia.
"Presiden berjanji akan menindaklanjuti dan memanggil PT Freeport Indonesia dan juga pemerintah terkait untuk membicarakan hal ini bersama kami," terang Jerry.
Jerry menjelaskan, bagi mereka yang saat ini dirumahkan, mendapatkan gaji pokok namun ada beberapa hak yang dikurangi. Dan mereka hanya diberikan kesempatan berkemas di barak selama dua hari.
"Seperti tiket cuma satu kali jalan, padahal biasanya 2-3 tiket/tahun untuk kembali ke kampung halaman. Mereka juga cuma punya kesempatan kemas barang di barak 2 hari. Lebih dari itu dijemput paksa," tuturnya.
Harapan Jerry ke depan yakni kembali bekerja. Ia pun sangat berharap lebih kepada pemerintah agar menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kalau kami ingin pemerintah tegas kembalikan kami kerja, kami kan warga negara. Ditindas. Tuntut keadilan kepada presiden. Presiden kan punya instansi terkait," jelas Jerry.