Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi melalui penguatan budaya integritas dan pendidikan antikorupsi bagi lebih dari 6,7 juta aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Peluncuran nasional tersebut diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6). (Dok. KPK)
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, teknologi, maupun besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh integritas para aparatur yang menjalankan seluruh sistem tersebut.
“Lebih dari 6,7 juta ASN saat ini menjadi wajah negara yang ditemui masyarakat setiap hari. ASN hadir di kantor pelayanan publik, ruang kelas, puskesmas dan rumah sakit, hingga di balik kebijakan dan pembangunan yang memastikan negara hadir sampai ke pelosok,” ujarnya.
Menurut Setyo, kualitas kehadiran negara sangat ditentukan oleh cara ASN menjalankan tugasnya. Integritas menjadi pembeda antara pelayanan yang menghadirkan keadilan dan pelayanan yang justru melukai kepercayaan publik. Karena itu, pembangunan integritas aparatur membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui pendidikan, pencegahan, dan pembangunan budaya integritas yang dilakukan secara sistematis, masif, dan berkelanjutan.
“Yang kita bangun bukan sekadar platform digital, tetapi gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang diharapkan mampu menjangkau jutaan aparatur negara secara luas dan konsisten,” kata Setyo.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum.
“Korupsi tidak selalu dimulai dari keputusan besar. Ia sering berawal dari kompromi-kompromi kecil yang dianggap biasa. Karena itu, pencegahan yang paling bermakna adalah yang mampu menyentuh kesadaran, membentuk karakter, dan mengubah perilaku,” katanya.
