Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) sudah memasuki tahap akhir. Diharapkan, dua moda transportasi ini sudah bisa beroperasi pada kuartal pertama 2019.
Hal ini disampaikan Anies di hadapan peserta sidang paripurna Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Kamis (29/11).
Menurut Anies, pengerjaan proyek MRT fase 1 koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) saat ini telah selesai 97,08 persen.
Ia berharap, MRT fase 1 bisa digunakan pada awal 2019, yang dilanjutkan dengan persiapan pembangunan fase 2 Koridor Bundaran HI-Kampung Bandan.
Sementara untuk pembangunan proyek LRT Jakarta fase 1 koridor Kelapa Gading-Velodrome, Anies juga mengungkapkan sudah hampir usai. Saat ini progresnya telah mencapai 91,16 persen. Sama seperti MRT, LRT juga diharapkan sudah bisa beroperasi awal 2019 mendatang.
"Diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada kuartal pertama tahun 2019, untuk selanjutnya secara paralel dilanjutkan dengan persiapan pembangunan fase 2," kata Anies.
Pembangunan LRT akan dilanjutkan ke fase 2 yakni koridor Velodrome-Dukuh Atas-Tanah Abang, dengan biaya yang diprediksi mencapai Rp 34 triliun.
Anies menegaskan, pihaknya akan melakukan percepatan pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Hal ini demi mendukung pembangunan Jakarta sebagai ibu kota negara.
“Diperlukan percepatan pembangunan MRT dan LRT yang Raperdanya ada dalam Raperda PT MRT dan PT Jakpro,” ujarnya.
Dalam sidang Paripurna DPRD DKI hari ini, Kamis (29/11), Anies menyampaikan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD DKI.
Keempatnya yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.
"Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah," ucap Anies.