PSI soal Ambang Batas Parlemen: Pintu Demokrasi Jangan Diganjal
- Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai ambang batas parlemen terlalu tinggi membuat banyak suara rakyat terbuang dan berharap pembahasan kali ini tidak kembali mengecewakan masyarakat.
- PSI mendorong agar ambang batas parlemen ditetapkan nol persen demi membuka ruang demokrasi yang lebih luas, meski menyadari ada dampak terhadap kepentingan politik lainnya.
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan RUU Pemilu tak perlu tergesa dan memastikan simulasi dilakukan agar ambang batas tidak memberatkan partai-partai lain.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, meminta agar penentuan ambang batas parlemen yang kini masih dalam pembahasan di pimpinan partai politik tidak terlalu tinggi.
Bestari mengatakan, masyarakat banyak kecewa lantaran tokoh pilihannya tidak bisa melenggang ke Senayan karena terbentur ambang batas parlemen.
"Dampak dari ambang batas ini siapa sih selain daripada partai politik, kan rakyat. Rakyat dulu banyak dikecewakan dengan tingginya ambang batas," kata Bestari kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).
Bestari mengatakan, fenomena seperti ini juga dialami PSI dalam perhelatan Pemilu 2024. Banyak suara masyarakat terbuang sia-sia karena terbentur ambang batas parlemen.
"Jadi kita berharap bahwa pembahasan kali ini itu bukan untuk hal yang kemudian nanti hasil akhirnya adalah mengecewakan kembali rakyat," ujar mantan politikus NasDem itu.
1. PSI harap ambang batas parlemen nol persen
Lebih lanjut, Bestari turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden. Dia berharap agar ambang batas parlemen pun menjadi nol persen.
Menurut dia, ambang batas parlemen nol persen membawa angin segar bagi demokrasi Indonesia. Namun, ia tak memungkiri akan berdampak bagi kepentingan-kepentingan lainnya.
"Maka pintu demokrasi ini jangan diganjal. Ini hak akhir daripada rakyat, hak lepas secara mandiri kemudian ini pun diambil dengan memberikan angka-angka yang tinggi pada threshold itu, tentu rakyat ini akan menjadi kembali tersakiti dan saya yakin rakyat akan mewaspadai hal-hal seperti ini," tutur Bestari.
Kendati demikian, Bestari menegaskan, PSI tidak dalam posisi mengusulkan angka ideal terkait ambang batas parlemen. Terlebih, PSI belum masuk ke Senayan.
"Posisi yang akan menyesuaikan, namun PSI memberi gambaran ya masukan kepada partai-partai politik yang sedang membahas di DPR, pemerintah , bahwa sangat banyak yang tidak dapat diwakili, keterwakilan yang sudah terpenuhi dengan dipilih oleh rakyat itu dikarenakan alasan threshold partainya tidak dapat melenggang ke Senayan," kata dia.
2. DPR tak mau buru-buru bahas RUU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa, meskipun tahapan pemilu mendatang semakin dekat.
Dasco mengatakan, tahapan pemilu tetap dapat berjalan dengan menggunakan undang-undang lama. Ia menilai tidak ada urgensi untuk memaksakan percepatan pembahasan RUU Pemilu hanya karena alasan kedekatan jadwal tahapan.
"Kalau tahapan, itu bisa jalan aja. Rekrutmen KPU, Bawaslu, itu bisa jalan tanpa adanya undang-undang baru," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
3. DPR tak mau ambang batas beratkan partai lain
Saat ini, lanjut Dasco, DPR meminta partai-partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun di luar parlemen, untuk melakukan simulasi terhadap berbagai skema yang akan diatur dalam RUU Pemilu. Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak memberatkan pihak tertentu.
Adapun, terkait isu perbedaan pandangan antarpartai, termasuk soal ambang batas atau threshold, Dasco menyebut belum ada pembahasan resmi di tingkat lintas partai.
"Belum ada pembahasan seperti itu. Kita juga belum kemudian berkoordinasi dengan partai-partai. Coba cek saja kalau ada, belum ada. Karena kita masih fokus itu di partai masing-masing untuk kemudian membuat formula," kata dia.
Ia menambahkan, opsi besaran ambang batas, seperti 6 persen atau 8 persen, masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. DPR, kata dia, berupaya mencari formulasi yang adil bagi seluruh partai politik.
"Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain," tutur dia.
