PSSB Depok: Motor Pribadi Bisa Berboncengan, Ojol Dilarang Bawa Orang!

14 Apr 2020, 07:05 WIB

Di fly over UI, polisi menegur pengguna kendaraan agar memakai masker (IDN Times/Rohman Wibowo)

Depok, IDN Times - Persiapan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok sudah rampung, menyusul terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Surat Keputusan (SK) tentang pelaksanaan pemberlakuan PSBB yang ditandatangani Wali Kota Mohammad Idris, Minggu (12/4) dan baru dipublikasikan sehari berikutnya.

Dalam beleid itu, mengatur beberapa hal soal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga selama masa PSBB yang bakal berlangsung dari Rabu (15/4) hingga Selasa (28/4), termasuk soal penggunaan moda transportasi.

Dalam pasal 19 Perwali Nomor 22/2020 tentang pelaksanaan PSBB tersebut termaktub bagi pengguna motor pribadi untuk dilarang membonceng atau hanya boleh berkendara tunggal. Namun ada pengecualian untuk kondisi tertentu, sehingga diizinkan berboncengan.

1. Boleh berboncengan asalkan dalam kondisi mendesak

Petugas gabungan dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan memberi pengarahan khusunya pengendara yang tidak memakai masker di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/20120). Mulai hari ini (Jum'at) Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk kendaraan umum dan pribadi. (IDN Times/Herka Yanis)

Dalam protokol pembatasan moda transportasi, tercantum kendaraan pribadi sepeda motor hanya boleh diisi oleh pengemudi, akan tetapi diperbolehkan berboncengan bila mematuhi beberapa syarat dalam aturan.

Dalam pasal 19 ayat 8, sepeda motor dapat mengangkut penumpang untuk hal tertentu yang bertujuan melayani kepentingan masyarakat atau bagi kepentingan pribadi, seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun pengguna motor harus terlebih dulu mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebelum memulai perjalanan keluar rumah.

Seperti melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan. Kemudian tak lupa untuk menggunakan masker dan sarung tangan serta tidak berkendara bila dalam kondisi demam.

2. Aturan ojol hanya boleh mengangkut barang

(Polisi membagikan beras kepada pengemudi ojek daring saat kegiatan imbauan penggunaan masker di Jalan Dr Ir H Soekarno, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/4/2020). Kegiatan itu untuk mencegah penyebaran Virus Corona (COVID-19) dan meringankan beban ekonomi para pengemudi ojek daring) ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Pemkot Depok juga mempunyai aturan yang sama seperti DKI Jakarta dalam hal pelarangan ojek online (ojol) mengangkut penumpang. Seperti diketahui, belakangan muncul Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19, yang didalamnya memperbolehkan ojol mengangkut penumpang dengan syarat dan ketentuan.

Isi pasal dalam Permenhub itu yang berkaitan soal kendaraan roda dua boleh mengangkut penumpang, ternyata sama persis dengan Perwal yang terbit. Kendati begitu, Wali Kota Mohammad Idris menegaskan hal yang boleh dilakukan ojol hanya mengangkut barang.

“Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang,” bunyi pasal 19 ayat 6.

3. Pemkot Depok klaim akan bantu ojol selama masa PSBB

Bantuan dari Pemprov DKI untuk warga miskin (Dok. Humas Pemprov DKI)

Tentu penghasilan ojol akan jauh berkurang, bila hanya bergantung pada jasa antar barang. Sebagai konsekuensinya, Idris mengklaim akan sudah merencanakan jaring pengaman sosial bagi mereka.

“Masalah ojol tidak boleh kerja kita akan lihat kondisinya artinya kalau tidak boleh kerja kita harus bertanggung jawab. Gak bisa melarang lalu lepas tanggung jawab makanya kita akan pertimbangkan. Kita lihat kekuatan kita berapa jumlah mereka berapa,” tuturnya.