Puan Sebut RUU Wantimpres Berpeluang Diketok Era Prabowo

Sekjen PAN, Eddy Soeparno, menepis RUU Wantimpres sebagai ajang untuk bagi-bagi jabatan. 

Sedikitnya, terdapat tiga hal yang krusial dalam RUU Wantimpres. Pertama, nomenklatur Wantimpres diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 

Kedua, jumlah keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Ketiga, syarat menjadi anggota DPA. Jumlah keanggotaan yang tak terbatas ini disinyalir akan menjadi ajang bagi-bagi jabatan.

Eddy tak mau menganggap RUU Wantimpres sekadar dari aspek politiknya. Sebab, dalam pemerintahan manapun terdapat advisory council to the president. Artinya, lembaga ini sangat lazim di pemerintahan manapun.

"Saya tidak melihat itu dari aspek politiknya, dan saya tidak mau tarik ke ranah politis, tetapi di mana pun di pemerintahan manapun ada namanya advisory council to the president, gitu ya, dan itu ada, dan itu sangat lazim," kata Eddy.

"Jadi bagi kita apapun bedanya, kenapa di Indonesia tidak boleh? Dan itu akan diisi oleh orang-orang yang rekam jejaknya itu bisa dicek kok oleh masyarakat," lanjutnya.

Eddy menilai, tidak ada yang salah dengan keberadaan Wantimpres selama diisi orang-orang berpengalaman, baik dari aspek politik, ekonomi, perdagangan, dan bisnis.

Dengan begitu, Wantimpres bisa memberi nasihat yang terbaik untuk presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya. 

"Jadi memiliki pengalaman, memiliki rekam jejak yang baik, dan memiliki kemampuan untuk memberikan advice, nasihat yang terbaik untuk presiden," kata Eddy.

Ia mengatakan, presiden akan sangat terbantu dengan keberadaan Wantimpres, karena bisa memberikan akses yang lebih luas ke sejumlah sektor.

"Saya kira itu sangat penting agar presiden memiliki pemahaman yang luas, tidak hanya dari mereka yang punya pengalaman besar dan luas di dalam bidangnya, tetapi memiliki akses misalnya ke sektor industri, sektor usaha dan lain-lain," kata Eddy.

Sementara, anggota Baleg Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, mengaku tidak masalah bila DPA nanti diisi mantan presiden. Di antaranya Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang segera memasuki purna tugas pada Oktober 2024.

Luluk menyebut, DPA bisa menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi bagi pemimpin Indonesia terdahulu.

"Saya kira cara kita menghargai pemimpin bangsa kita atau pemimpin negara itu kan banyak cara. Nah, saya kira mereka sudah transformasi menjadi negarawan. Jadi ada beliau former president itu Pak SBY, Ibu Megawati, atau Pak Jokowi misalnya," kata dia.

Luluk tak masalah bila nantinya ada keluarga mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di jajaran DPA.

"Ya mungkin ada juga perwakilan dari keluarga Gus Dur dan lain-lain," ujarnya.

Luluk juga berpandangan DPA tak harus diisi mantan-mantan presiden. Tokoh-tokoh bangsa lain berpeluang ditarik sebagai anggota, sebab DPA dinilainya sebagai jabatan mulia. 

"Intinya, termasuk juga tokoh-tokoh yang lain karena tidak mesti harus juga presiden yang bisa ada di Dewan Pertimbangan Agung," kata dia.

"Itulah tempat yang mulia untuk para orang-orang yang mulia itu memberikan pertimbangan, masukan, agar arah Indonesia menjadi lebih baik," lanjut Luluk.