Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifiki Chaniago menilai sudah menjadi konsekuensi ketika seorang menteri dicopot presiden sewaktu-waktu. Termasuk ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang mengikuti rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Purbaya baru saja dicopot dari kursi Menteri Keuangan. Ia membenarkan baru dikabari dirinya dicopot dari jabatan Menkeu pada Senin, 15 September 2026, ketika sedang rapat. Pesan pencopotan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Arifki menilai proses pencopotan seorang menteri tak bisa disamakan dengan pemecatan seorang pegawai di sebuah perusahaan.
"Kalau bekerja di korporasi kan jelas MoU-nya, ada ketentuan notifikasi satu bulan sebelumnya sebelum mundur. Seandainya dipecat, maka perusahaan wajib memberikan pesangon. Tapi jabatan Menkeu, meskipun fokus utamanya mengurus keuangan, ini merupakan jabatan politik," ujar Arifiki ketika dihubungi IDN Times, Selasa (15/9/2026).
Arifki membandingkan dengan nasib Mahfud MD yang sudah disiapkan jabatan sebagai calon Wakil Presiden berpasangan dengan Joko "Jokowi" Widodo, tapi belakangan Jokowi memilih berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Padahal, Mahfud sudah menunggu di restoran yang tak jauh dari lokasi Jokowi mengumumkan calon wakil presiden pada 2019.
"Apa yang menimpa Pak Mahfud kan juga tidak sesuai etika. Sementara, dalam politik, hal semacam itu lumrah terjadi. Pak Purbaya mungkin bagus dalam hal yang lain, tetapi posisi Menteri Keuangan bukan hanya jabatan teknokrat, tetapi itu juga jabatan politik. Artinya, ada pengaruh misalnya respons negatif dari parpol mitra koalisi atau dari pihak-pihak lain yang mengganggu stabilitas politik. Bisa jadi juga pasar mulai menunjukkan tren ketidaknyamanannya dengan gaya koboi Pak Purbaya," tutur dia.
