Ratusan Mahasiswa dan Dosen UI Demo Rektorat Minta Cabut Statuta

Pada 2020, kasus rangkap jabatan rektor UI menjadi salah satu permasalahan yang disorot di lingkungan kampus. Tindakan rangkap jabatan ini melanggar Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia yang berisi larangan bagi rektor merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. 

"Untuk itu kami meminta untuk mencabut statuta UI yang baru dan melibatkan 4 organ dalam membuat keputusan," kata Leon.

Selain rangkap jabatan rektor UI, proses revisi Statuta Universitas Indonesia yang sedang berjalan pada saat yang bersamaan juga turut menjadi sorotan. Pada Jumat (2/7/2021), Presiden Joko Widodo menandatangani PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, revisi dari PP Nomor 68 Tahun 2013 yang sebelumnya berlaku.

Leon menuturkan, aksi mahasiswa mendapat dukungan dari sejumlah dosen yang tergabung. Bahkan, di lapangan beberapa dosen ikut bersama mahasiswa melakukan aksi di lapangan atau depan gedung rektorat.

"Aksi hari ini juga, aksi kami mendapat dukungan dari sejumlah dosen yang menilai statuta UI bermasalah dan harus di cabut," kata Leon.

Hingga pukul 11.35 WIB, mahasiswa UI masih bertahan dan menggelar aksi hingga meminta rektor menemui mahasiswa. Namun salah seorang mahasiswa melalui pengeras suara mendapatkan informasi terkait keberadaan rektor.

"Kami mendapatkan bocoran bahwa 'Ayah' atau Rektor sedang main golf," pungkas seorang moderator di atas mobil komando aksi.

Pemberlakuan statuta UI baru menuai banyak kritik publik dikarenakan terdapat kecacatan, baik secara formal maupun materiil sejak perumusannya. Pengesahan akhir naskah Statuta UI yang dinyatakan tidak sesuai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi salah satu permasalahan yang menuntut adanya keterbukaan informasi selama proses revisi statuta.

Selain itu, pengesahan Statuta UI baru menghasilkan beberapa kecacatan secara substansial, salah satunya adalah mengizinkan adanya kesempatan bagi rektor untuk rangkap jabatan.

Mengikuti statuta baru yang bermasalah, aliansi BEM se-UI bersama perwakilan Dewan Guru Besar (DGB) telah mengajukan permohonan keterbukaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UI pada Senin (30/8/2021) dan kepada PPID tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) per Senin,(13/9/2021).

Hingga saat ini, aliansi belum mendapatkan dokumen yang diajukan sebagai pendukung transparansi terhadap revisi Statuta UI.