Pramono Gratiskan Retribusi Pedagang Kramat Jati Selama 6 Bulan
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggratiskan retribusi Rp180 ribu per bulan bagi pedagang Pasar Kramat Jati yang direlokasi selama enam bulan.
- Sebanyak 614 pedagang disiapkan tempat baru: 331 di Pasar Kramat Jati Sektor 7, 193 pedagang ikan di Lokbin Kramat Jati, serta sisanya di Cililitan dan pasar Pasar Jaya.
- Penataan kawasan perdagangan yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun dilakukan untuk ketertiban Jakarta, dengan pendekatan humanis dan penyediaan lokasi usaha layak, bukan sekadar penggusuran.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggratiskan retribusi untuk para pedagang di Pasar Kramat Jati yang mau direlokasi selama enam bulan.
Pramono menyebut, sekitar 614 pedagang telah disiapkan lokasi untuk berjualan. Mereka akan ditempatkan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan.
"(Biaya) Rp180 ribu per bulan atau Rp6.000 per hari, itu yang digratiskan selama 6 bulan" ucap Pramono usai meninjau penataan pasar Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati, Selasa (1/9/2026).
1. Sebanyak 614 pedagang Kramat Jati akan direlokasi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Pasar Kramat Jati, Selasa (1/9/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum Pramono menyebut, sekitar 614 pedagang telah disiapkan lokasi untuk berjualan. Mereka akan ditempatkan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan.
Rinciannya, sebanyak 331 pedagang akan ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7. Kemudian, 193 pedagang ikan akan menempati Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati.
Selain itu, sebanyak 45 pedagang kue akan ditempatkan di Lokbin Cililitan. Sementara 45 pedagang lainnya akan ditempatkan di pasar lain yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
2. Sudah 50 tahun tidak ditata
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Pasar Kramat Jati, Selasa (1/9/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum Pramono mengatakan, penataan Kramat Jati bukan pekerjaan mudah. Aktivitas perdagangan di kawasan ini telah berlangsung sejak awal 1970-an atau lebih dari 50 tahun.
“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena sudah berlangsung puluhan tahun sejak awal tahun 1970-an. Tetapi untuk menciptakan ketertiban di Jakarta, penataan di Kramat Jati ini mutlak dilakukan,” katanya.
3. Penataan dengan secara humanis
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Pasar Kramat Jati, Selasa (1/9/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum Menurut Pramono, penataan kawasan pedagang tidak bisa hanya dilakukan dengan menggusur atau memindahkan mereka. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan tempat yang layak agar para pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas usahanya.
Menurut Pramono, pendekatan penertiban dengan cara menggusur menjadi salah satu hal yang perlu diubah. Ia meminta agar penataan dilakukan dengan cara yang lebih humanis
"Menurut saya hal yang prinsip adalah kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan dengan digusur," ujarnya.
,
