Menhut Minta Tambahan Anggaran Kehutanan Rp4,68 T Atasi Karhutla
- Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran Rp4,68 triliun untuk Kementerian Kehutanan pada 2027.
- Usulan anggaran mencakup penguatan kelembagaan, pengendalian karhutla, pemulihan kawasan hutan, dan penambahan polisi kehutanan.
- Kementerian Kehutanan berencana menyewa enam helikopter dan enam pesawat water bomber dengan kebutuhan sekitar Rp1,54 triliun per tahun.
Jakarta, IDN Times - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran sebesar Rp4,68 triliun untuk Kementerian Kehutanan pada 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbuka bersama Komisi IV DPR RI.
Raja Juli menjelaskan, Kementerian Kehutanan sebelumnya mengusulkan belanja tambahan sebesar Rp6,238 triliun. Namun, pagu anggaran 2027 yang diterima kementeriannya hanya mendapatkan tambahan sebesar Rp1,55 triliun.
“Namun pagu anggaran 2027 Kementerian Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran hanya sebesar Rp1,55 triliun rupiah. Oleh karena itu, masih ada kekurangan sebesar Rp4,68 triliun rupiah,” kata Raja Juli dalam rapat tersebut, Selasa (1/9/2026).
Ia berharap usulan tambahan anggaran tersebut dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi Komisi IV DPR RI dalam penyusunan pagu Kementerian Kehutanan 2027.
1. Kementerian Kehutanan usul tambahan Rp6,23 Triliun
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (IDN Times/Rangga Erfizal) Raja Juli mengatakan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Kehutanan mencapai Rp6,238 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan strategis di sektor kehutanan.
Beberapa di antaranya yakni penguatan kelembagaan kehutanan di daerah, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemulihan bencana, serta penguatan tata kelola kawasan hutan.
Menurut Raja Juli, sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Karena itu, dia menilai penguatan tata kelola kehutanan perlu dibarengi dengan penguatan personel dan infrastruktur pengendalian karhutla, penambahan polisi kehutanan, hingga pemulihan kawasan hutan.
2. Sewa helikopter dan pesawat water bomber
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni kembali turun ke wilayah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di di Kerumutan, Kab Pelalawan Prov Riau, Jumat (28/8/2026). (Dok. Kemenhut) Salah satu usulan tambahan anggaran akan dialokasikan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Kementerian Kehutanan berencana menyewa enam unit helikopter dan enam unit pesawat water bomber. Armada tersebut akan digunakan secara terintegrasi untuk mendukung patroli, pemantauan kondisi kawasan hutan, deteksi dini, serta penanganan dan pemadaman karhutla.
Raja Juli mengatakan skema sewa dinilai lebih tepat dibandingkan pembelian aset. Menurutnya, skema tersebut membutuhkan belanja modal awal lebih rendah dan tidak membebani pemerintah dengan biaya pemeliharaan maupun risiko teknis pesawat.
“Karena itu skema sewa kami nilai lebih fleksibel, efisien, dan responsif dalam mendukung pengamanan kawasan hutan serta pencegahan pengendalian Karhutla,” ujarnya.
Dengan memperhitungkan kebutuhan operasional selama delapan bulan periode normal dan empat bulan periode rawan karhutla, masing-masing unit direncanakan memiliki kebutuhan sewa sebesar 856 jam per tahun.
Dari komposisi tersebut, kebutuhan operasional 12 pesawat udara diperkirakan mencapai sekitar Rp1,54 triliun per tahun.
3. Raja Juli klaim optimalisasi anggaran 2026
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (IDN Times/Rangga Erfizal) Selain mengajukan tambahan anggaran untuk 2027, Raja Juli mengatakan Kementerian Kehutanan telah melakukan optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang tersedia pada pelaksanaan anggaran 2026. Salah satunya melalui proses buka blokir anggaran. Menurut Raja Juli, proses tersebut telah dibuka secara total.
Selain itu, proses top up anggaran yang dilakukan Kementerian Kehutanan juga disebut telah selesai.
“Kami sangat optimis bahwa sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” kata Raja Juli.
Ia kemudian meminta dukungan seluruh anggota Komisi IV DPR RI terhadap rancangan kerja dan anggaran Kementerian Kehutanan untuk 2027, termasuk usulan tambahan sebesar Rp4,68 triliun.
