Realisasi dan Capaian Awal Program 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu motor utama penciptaan lapangan kerja. Program ini dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

Mengutip data dari laman Badan Gizi Nasional (BGN), setiap satu dapur SPPG disebut membutuhkan sekitar 50 tenaga kerja untuk operasional. Dengan jumlah dapur yang telah mencapai 26.859 unit (per 27 April 2026), program ini diperkirakan menyerap sedikitnya 1.342.950 atau 1,3 juta tenaga kerja secara langsung di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, dampak MBG juga meluas ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setiap dapur SPPG disebut rata-rata melibatkan sekitar 10–15 pemasok bahan pangan lokal seperti produsen tahu, tempe, telur, hingga sayuran. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, para pelaku UMKM umumnya harus menambah sekitar 3–5 pekerja baru.

Dengan asumsi saat ini sudah ada 26.859 unit SPPG, maka setidaknya telah melibatkan 349.167 UMKM, jika setiap unit SPPG rata-rata melibatkan sekitar 13 pemasok bahan pangan. Jika asumsi tiap UMKM melibatkan rata-rata 4 pekerja baru, maka secara tidak langsung MBG menyerap sedikitnya 1.396.668 (1,4 juta) tenaga kerja.

Dengan demikian, secara keseluruhan program MBG kini telah menyerap 2,7 juta tenaga kerja di seluruh daerah, baik yang terlibat langsung maupun tak langsung.

Program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, program ini ditargetkan menyerap 1,5 juta tenaga kerja dari 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia.

Prabowo mengatakan, apabila nantinya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah mencapai 30 ribu, bisa menyerap 1,5 juta tenaga kerja.

"Satu dapur menciptakan 50 orang bekerja. Kalau nanti sudah berjalan 30 ribu, dapur (SPPG), artinya 1,5 juta orang bekerja," ujar Prabowo dalam pidatonya saat Groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap II di Cilacap yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 29 April 2026.

Prabowo menargetkan membuat 80 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Menurutnya, jumlah pekerja di masing-masing koperasi bisa mencapai 18 orang.

Bila merujuk pada 80 ribu Koperasi Merah Putih yang menjadi target Prabowo, di atas kertas program itu bisa menghasilkan 1,44 juta lapangan pekerjaan.

"Koperasi Merah Putih akan ada 81 ribu, satu koperasi mempekerjakan 18 orang. 80 ribu kali 18, Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih," ucap dia.

Sementara, berdasarkan catatan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih per 27 April 2026, jumlah koperasi yang sudah berbadan hukum tercatat telah mencapai 83.363 unit di seluruh Indonesia. Total jumlah pengurus/pengawas mencapai jumlah 697.411 orang.

Sedangkan per Maret hingga April 2026, setidaknya 25.000 koperasi telah mulai beroperasi. Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi secara nasional.

Perekrutan tenaga kerja pun masih terus berlangsung, termasuk pembukaan sekitar 30.000 posisi manajerial pada April 2026 yang menarik minat ratusan ribu pelamar.

Di tingkat daerah, dampaknya juga mulai terlihat. Misalnya di Jawa Tengah, sebanyak 8.523 unit koperasi diproyeksikan mampu menyerap sedikitnya 68.184 tenaga kerja pada tahap awal, dengan potensi terus bertambah seiring ekspansi usaha.

Dengan asumsi catatan di atas, jumlah pengurus/pengawas yang mencapai 697.411 orang ditambah 30.000 manajer, maka total Koperasi Merah Putih telah menyerap 727.411 tenaga kerja secara nasional.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja di sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan, pembangunan program Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah ikut menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Saat ini, sekitar 60 ribu pekerja terlibat dalam pembangunan lebih dari 100 lokasi sekolah di seluruh Indonesia.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, rata-rata setiap titik pembangunan didukung sekitar 600 pekerja agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.

“Untuk mendukung target tersebut, pengerjaan pembangunan rata-rata didukung sekitar 600 pekerja tiap titik, sehingga sekitar 60 ribu pekerja sekarang sedang mengerjakan di lebih 100 lokasi Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia,” ujar Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Selatan dikutip dalam keterangan, Senin, 27 April 2026.

Dia mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga memberi dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Salah satu proyek yang tengah berjalan berada di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Pembangunan Sekolah Rakyat Kotabaru di lokasi tersebut melibatkan 677 pekerja. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 95.478 meter persegi ini dikerjakan selama 188 hari kalender, mulai 15 Desember 2025 hingga target rampung 20 Juni 2026.

Ke depan, kata Gus Ipul, pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat. Jika lahan disiapkan pemerintah kabupaten/kota, sekolah akan memprioritaskan warga setempat. Sedangkan, jika lahan disediakan pemerintah provinsi, siswa dapat berasal dari berbagai kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Sementara, berdasarkan data di Kementerian Sosial per Januari 2026 menyebutkan, terdapat 7.107 tenaga kerja, yang terdiri dari 2.218 guru dan 4.889 pekerja pendidikan/tenaga kependidikan di 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota.

Namun, pemerintah menargetkan ekspansi besar dan telah mengajukan penambahan 5.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan baru kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Selain itu, pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Salah satunya melalui proyek yang digarap PT Brantas Abipraya, yang telah memberangkatkan sekitar 2.500 pekerja ke berbagai wilayah seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Setiap proyek pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan sekitar 400–600 pekerja yang bekerja dalam dua shift, siang dan malam.

Dengan catatan Kemensos tersebut, maka tenaga pekerja di sektor proyek Sekolah Rakyat yang berjumlah sekitar 60.000 orang, ditambah tenaga pendidikan 7.107 orang, serta tenaga pendidik yang masih proses pengajuan 9.000, total menyerap 76.107 tenaga kerja.

Selain program unggulan di atas, Presiden Prabowo juga resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hilirisasi tahap kedua yang dilakukan serentak dari Cilacap, Rabu, 29 April 2026. Bahkan, dia mengklaim agenda tersebut merupakan peristiwa bersejarah dan membanggakan, dengan meluncurkan 13 proyek strategis hilirisasi dengan nilai investasi mencapai kurang lebih Rp116 triliun.

"Kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara yang menurut pendapat saya cukup bersejarah dan sangat membanggakan, yaitu groundbreaking hilirisasi tahap kedua, yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih Rp116 triliun," kata Prabowo.

Belasan proyek strategis yang merupakan lanjutan dari pemerintah sebelumnya itu terdiri dari lima proyek di sektor energi, lima proyek di sektor mineral, serta tiga proyek di sektor pertanian. Sebelumnya, pemerintah telah menjalankan hilirisasi tahap pertama yang juga mencakup 13 proyek di 13 lokasi berbeda.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memproyeksikan seluruh rangkaian proyek hilirisasi nasional dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi sekitar 600 ribu orang di Indonesia. Penyerapan jutaan lapangan kerja ini mencakup seluruh tahapan, baik selama masa konstruksi (pembangunan) maupun pada tahap operasional fasilitas tersebut.

"Kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini, akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu orang," tutur Rosan saat melaporkan 13 proyek hilirisasi tahap kedua yang dimulai secara simbolis oleh Presiden Prabowo di Cilacap.

Tak hanya itu, pemerintah juga memproyeksikan program 3 Juta Rumah yang diklaim mampu menghidupkan ekosistem ekonomi nasional, melalui keterlibatan 185 industri turunan dan menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar, untuk memberikan efek ganda serta penyerapan tenaga kerja secara masif.

“Eksekusi Program 3 Juta Rumah memicu reaksi berantai dan multiplier effect yang menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari di Jakarta, dikutip kantor berita ANTARA, Rabu, 15 April 2026.

Qodari mengungkapkan pembangunan satu unit rumah tapak rata-rata melibatkan lima hingga tujuh pekerja secara langsung maupun tidak langsung. Angka ini menunjukkan potensi penyerapan tenaga kerja yang sangat besar mengingat target pembangunan yang mencapai jutaan unit.

“Program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang membuka peluang kerja riil bagi masyarakat,” ujar dia.

Qodari menjelaskan program itu juga membuka peluang kerja bagi berbagai profesi pendukung teknis seperti arsitek, insinyur sipil, dan mandor bangunan. Kehadiran proyek perumahan di berbagai daerah diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru bagi tenaga kerja profesional di sektor konstruksi.

Manfaat ekonomi dari program ini juga diprediksi akan menjangkau pekerja di luar proses konstruksi utama, termasuk sopir logistik dan pekerja pabrik material. Selain itu, pelaku sektor informal seperti pedagang makanan di sekitar lokasi proyek juga akan merasakan dampak positif dari aktivitas pembangunan yang berkelanjutan.

Qodari menjelaskan efek berganda tersebut tercipta karena adanya peningkatan permintaan yang signifikan terhadap rantai pasok domestik. Hal ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pemerintah mencatat pembangunan perumahan ini mengaktifkan sedikitnya 185 industri turunan yang terbagi dalam dua kelompok utama, yakni sektor hulu dan sektor hilir. Integrasi antarsektor itu dipastikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama masa konstruksi hingga pascaserah terima.

Pada sisi hulu, program tersebut diyakini akan meningkatkan utilisasi produksi material dasar bangunan di dalam negeri. Beberapa komoditas yang terdampak secara langsung antara lain adalah industri semen, baja ringan, keramik, batu bata, genteng, hingga produk cat.

Sementara, geliat ekonomi pada sisi hilir akan mulai bergerak kuat setelah proses serah terima unit rumah dilakukan kepada masyarakat. Kondisi tersebut diprediksi akan menguntungkan sektor UMKM furnitur, produsen alat elektronik rumah tangga, penyedia jasa desain interior, hingga jasa asuransi dan perbankan.

Berdasarkan catatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hingga 15 April 2026, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) telah mencapai 52.125 unit dari target 350.000 unit untuk 2026. Sedangkan, target BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah) 2026, pemerintah menaikkan target menjadi 400.000 hingga 406.260 unit, naik drastis dari tahun sebelumnya.

Dengan asumsi rata-rata tiap rumah melibatkan 6 pekerja dan 52.125 unit rumah yang selesai dibangun, maka program ini telah menyerap 312.750 pekerja. Angka tersebut belum termasuk tenaga profesi pendukung teknis seperti arsitek, insinyur sipil, dan mandor bangunan.

Di sisi lain, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah mengintai pada ribuan karyawan dampak perang di Timur Tengah. Bahkan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan, ancaman PHK bukan sekadar prediksi, melainkan realitas yang sudah mulai terlihat di lapangan.

Berdasarkan laporan serikat pekerja tingkat pabrik, terdapat potensi PHK terhadap sekitar 9.000 buruh di sedikitnya 10 perusahaan, terutama di sektor tekstil, garmen, plastik, otomotif, dan petrokimia.

"Ancaman ini diperkirakan akan terjadi dalam tiga bulan ke depan," kata Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, Minggu, 26 April 2026.

Said Iqbal menjelaskan, ada dua faktor utama penyebab PHK. Kedua faktor tersebut merupakan imbas langsung dari perang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran.

Pertama, kenaikan harga BBM industri nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar sehingga meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Kedua, lonjakan harga bahan baku impor akibat konflik global dan fluktuasi nilai tukar rupiah, yang menyebabkan biaya produksi semakin tinggi.

Selain itu, data survei Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) yang beredar menunjukkan, 67 persen perusahaan tidak akan merekrut karyawan baru dan 50 persen tidak akan melakukan ekspansi.

Said Iqbal menilai hal itu memperkuat indikasi perlambatan ekonomi dan meningkatnya risiko pengangguran.

“Kalau biaya produksi naik dari dua sisi, BBM dan bahan baku, maka efisiensi pasti dilakukan dan biasanya yang dikorbankan adalah buruh,” ujar Said Iqbal.