9.000 Buruh di 10 Perusahaan Terancam PHK Akibat Dampak Perang
- KSPI melaporkan sekitar 9.000 buruh di 10 perusahaan terancam PHK akibat dampak perang Timur Tengah yang memukul sektor tekstil, garmen, plastik, otomotif, dan petrokimia.
- Dua faktor utama penyebabnya adalah kenaikan harga BBM industri nonsubsidi serta lonjakan harga bahan baku impor yang membuat biaya produksi meningkat tajam.
- Untuk mencegah gelombang PHK, KSPI mengusulkan penundaan kenaikan harga BBM industri, penurunan tarif PPN, dan peningkatan PTKP guna menjaga daya beli masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan, ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK yang disebabkan oleh dampak perang di Timur Tengah bukan sekadar prediksi, melainkan realitas yang sudah mulai terlihat di lapangan.
Berdasarkan laporan serikat pekerja tingkat pabrik, terdapat potensi PHK terhadap sekitar 9.000 buruh di sedikitnya 10 perusahaan, terutama di sektor tekstil, garmen, plastik, otomotif, dan petrokimia.
"Ancaman ini diperkirakan akan terjadi dalam tiga bulan ke depan," kata Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, Minggu (26/4/2026).
1. Dua faktor utama yang jadi penyebab PHK
Said Iqbal menjelaskan, ada dua faktor utama penyebab PHK tersebut. Kedua faktor tersebut merupakan imbas langsung dari perang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran.
Pertama, kenaikan harga BBM industri nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar sehingga meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
Kedua, lonjakan harga bahan baku impor akibat konflik global dan fluktuasi nilai tukar rupiah, yang menyebabkan biaya produksi semakin tinggi.
"Dalam kondisi tersebut, perusahaan cenderung melakukan efisiensi dengan menekan biaya tenaga kerja, yang berujung pada PHK," kata Said Iqbal.
2. Efisiensi tidak terhindarkan
Selain itu, data survei Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) yang beredar menunjukkan, 67 persen perusahaan tidak akan merekrut karyawan baru dan 50 persen tidak akan melakukan ekspansi.
Said Iqbal menilai hal itu memperkuat indikasi perlambatan ekonomi dan meningkatnya risiko pengangguran.
“Kalau biaya produksi naik dari dua sisi, BBM dan bahan baku, maka efisiensi pasti dilakukan dan biasanya yang dikorbankan adalah buruh,” ujar Said Iqbal.
3. Usulan langkah konkret kepada pemerintah
Untuk mengantisipasi gelombang PHK, KSPI mengusulkan langkah-langkah konkret kepada pemerintah. Pertama, menahan kembali kenaikan harga BBM industri untuk sementara waktu, minimal dua hingga tiga bulan guna menjaga stabilitas biaya produksi.
Kedua, menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 10 persen atau 9 persen agar harga barang tetap kompetitif dan produksi tetap berjalan.
Ketiga, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. "Peningkatan daya beli akan mendorong konsumsi, menjaga produksi, dan pada akhirnya mencegah PHK," kata Said Iqbal.
