Reklamasi Ancol Dianggap Cacat Hukum, Ini Penjelasan Pemprov DKI
Jakarta, IDN Times - Terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 237 tahun 2020 disebut cacat hukum. Sebab, aturan Kepgub tersebut dibuat tanpa menyertakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya buka suara menanggapi hal tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Perda tersebut saat ini sedang direvisi di DPRD DKI Jakarta.
"Sedang diproses sama DPRD. Prinsipnya kita akan merevisi perda terkait reklamasi Ancol Timur," ujarnya di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (19/7/2020).
1. Reklamasi Ancol disebut sebagai upaya menanggulangi banjir
Riza menegaskan, reklamasi di kawasan Ancol itu merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir. Sebab, reklamasi Ancol menggunakan hasil pengerukan sedimentasi di 13 sungai dan lima waduk di Jakarta.
"Maka tempatnya sejak 2009 diputuskan di Ancol Timur dan saat ini sudah ada 20 ha tumpukan itu dan ini (Kepgub 237/2020) menjadi pintu masuk supaya kita memperbaiki RDTR dan Perdanya," jelasnya.