Rektor Unsyiah: Sebaiknya Aceh Terapkan Isolasi selama 21 Hari

Rektor Universitas Syiah Kuala menilai, penerapan isolasi terbatas selama 21 hari seperti yang mereka usulkan dinilai penting dilakukan. Sebab diprediksi, penjangkitan terbesar virus akan berlangsung dalam kurun waktu 21-22 hari ke depan.

“Ini berdasarkan model matematika yang dilakukan atuan Tugas COVID-19 Universitas Syiah Kuala. Untuk itu, dibutuhkan langkah cepat untuk mematikan ruang gerak virus tersebut,” kata Samsul Rizal melalui keterangan tertulis, Selasa (30/3).

Jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Aceh terus bertambah dalam beberapa hari ini. Hingga kini, sedikitnya, ada lima kasus yang ditemukan di Bumi Serambi Makkah.

Selain itu, penyebaran virus dinilai semakin membahayakan sebab terbatasnya pengujian swab dan kurangnya pengawasan ODP dan penanganan PDP. Terbatasnya alat proteksi diri (APD) tenaga kesehatan, dan berkurangnya jumlah tenaga kesehatan karena harus mengisolasi diri setelah menangani pasien, menjadi kendala tersendiri dalam penangan medis di Aceh.

Oleh karena itu, Universitas Syiah Kuala menilai isolasi terbatas harus segera dilakukan karena mengingat apabila terjadi peningkatan jumlah PDP COVID-19 namun penanganan medis terkendala akibat minimnya fasilitas kesehatan.

Kondisi ini menurut Samsul Rizal, akan semakin mempersulit keadaan, dan menjadi ancaman bagi masyarakat. “Untuk itu, kami mengusulkan Aceh segera diisolasi terbatas sebelum keadaan semakin memburuk. Langkah cepat harus dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19,” ujarnya.

Meminimalisir penyebaran wabah Virus Corona, Universitas Syiah Kuala merekomendasi 16 usulan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya pencegahan yang harus dilakukan agar isolasi terbatas dapat berjalan dengan baik.

Adapun sebagian usulan tersebut, di antaranya, memberlakukan aturan tegas bagi masyarakat agar mengisolasi diri, menetapkan Panglima Kodam Iskandar Muda sebagai koordinator pelaksana penerapan isolasi, melibatkan TNI dan Polri untuk memantau ketat masyarakat hingga ke kampung, menyediakan karantina bagi PDP di seluruh Aceh, pendataan akurat penyebaran ODP dan PDP, melakukan rapid test, hingga menyediakan akomodasi bagi tenaga kesehatan yang  melakukan isolasi diri.

Tak hanya itu, rektor Universitas Syiah Kuala juga menyampaikan usulan penting lainnya, seperti menutup jalur masuk ke Aceh baik darat, laut, dan udara serta menghentikan transportasi publik antarkota.

“Sebab selama ini, kasus positif COVID-19 di Aceh, hampir semuanya memiliki riwayat perjalanan dari luar Aceh. Tentu penutupan ini ada pengecualian, terutama bagi transportasi logistik dan kepentingan medis.” jelas guru besar Universitas Syiah Kuala tersebut.

Seluruh tempat publik, seperti lokasi wisata, warung kopi, taman, pasar malam, serta meliburkan kantor pemerintahan dan swasta direkomendasikan juga harus ditutup. Bahkan melarang bentuk keramaian, termasuk kegiatan sosial keagamaan juga dinilai penting untuk dilakukan.

Pemerintah provinsi Aceh diminta untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam mencegah penyebaran COVID-19. Karena diperlukan untuk disinfeksi di tempat umum maupun perumahan, dan melaksanakan fardu kifayah terhadap PDP serta pasien positif yang didampingi pihak keamanan dan mengikuti ketentuan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

“Jika isolasi terbatas ini jadi dilaksanakan, penting juga bagi pemerintah provinsi untuk menyediakan bantuan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin yang dapat didistribusikan oleh perangkat gampong dan aparat keamanan,” imbuh Samsul Rizal.

Rektor Universitas Syiah Kuala berharap rekomendasi yang mereka ajukan dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam mengambil tindakan. Selain itu, langkah cepat pemerintah juga diharapkan dapat segera dilakukan demi kemaslahatan masyarakat di Provinsi Aceh.

“Kita pernah diuji saat kondisi darurat konflik dan tsunami, jika harus diisolasi, Insyaallah masyarakat Aceh mampu survive dengan izin Allah SWT.”