Milenial dan Gen Z Bukan Apatis Politik, Hanya Merasa Suaranya Diabaikan
- Generasi Milenial dan Gen Z tidak apatis terhadap politik, melainkan mengekspresikan kepedulian melalui partisipasi digital seperti petisi, donasi, dan diskusi daring yang lebih sesuai dengan gaya komunikasi mereka.
- Rendahnya kepercayaan pada institusi membuat generasi muda menjauh dari jalur formal; mereka memilih cara rasional dan kreatif seperti satire politik serta aksi digital untuk menyuarakan pendapat.
- Peneliti menilai demokrasi perlu beradaptasi dengan pola partisipasi baru generasi muda agar tetap relevan, transparan, dan inklusif di tengah perubahan sosial-politik era digital.
Jakarta, IDN Times - Generasi milenial dan gen Z selama ini kerap dicap sebagai kelompok yang apatis terhadap politik dan demokrasi. Anggapan tersebut muncul karena rendahnya keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi politik formal, seperti bergabung dengan partai politik atau mengikuti forum-forum politik konvensional.
Namun, menyederhanakan sikap politik generasi muda sebagai bentuk apatisme dinilai tidak lagi relevan di tengah perkembangan masyarakat digital. Perubahan cara berinteraksi, mengakses informasi, dan menyampaikan pendapat telah melahirkan pola keterlibatan politik yang berbeda dari indikator partisipasi tradisional.
Kesenjangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi. Sikap skeptis yang muncul di kalangan milenial dan gen Z banyak dipengaruhi oleh pengalaman langsung maupun paparan informasi mengenai korupsi, ketidakadilan, serta inkonsistensi kebijakan publik.
Dalam situasi demikian, ketidakpercayaan terhadap institusi bukanlah bentuk apatisme, melainkan respons rasional terhadap kondisi politik yang dianggap kurang kredibel.
Dengan kata lain, yang terjadi bukanlah hilangnya kepedulian terhadap politik, melainkan perubahan bentuk kepercayaan dan partisipasi politik itu sendiri.
Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam membentuk persepsi generasi muda terhadap demokrasi. Akses informasi yang luas dan cepat memungkinkan mereka membandingkan berbagai perspektif, tetapi sekaligus meningkatkan paparan terhadap disinformasi dan konten sensasional.
Di tengah ekosistem media digital tersebut, institusi politik maupun media arus utama tidak lagi menjadi satu-satunya sumber legitimasi. Generasi muda cenderung mengembangkan cara mereka sendiri dalam menilai kredibilitas informasi, sering kali berdasarkan pengalaman pribadi maupun komunitas digital yang mereka ikuti.
1. Partisipasi digital lebih dominan
Transformasi budaya politik ini terlihat jelas dalam pola partisipasi sosial-politik generasi muda. Survei IDN Research Institute menemukan, 51,3 persen responden pernah membagikan, mengunggah ulang, atau menandatangani petisi terkait isu sosial-politik dalam enam bulan terakhir. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan partisipasi melalui demonstrasi atau aksi protes yang hanya mencapai 3,6 persen, serta penggunaan saluran pengaduan resmi sebesar 3,2 persen.
Data tersebut menunjukkan, gen Z lebih aktif dibandingkan milenial dalam aktivitas digital. Sebanyak 66,3 persen responden gen Z terlibat dalam petisi digital, hampir dua kali lipat dibandingkan milenial yang hanya mencapai 36 persen.
Sebaliknya, sebanyak 39,6 persen milenial mengaku tidak melakukan tindakan apa pun terkait isu sosial-politik dalam enam bulan terakhir, sementara pada gen Z angkanya hanya 22 persen. Petisi menjadi bentuk partisipasi paling populer dengan tingkat keterlibatan mencapai 51 persen responden. Aktivitas ini diikuti oleh donasi sebesar 20 persen dan diskusi daring sebesar 19 persen.
Jika seluruh bentuk partisipasi dibandingkan secara bersamaan, milenial cenderung lebih aktif dalam kegiatan donasi serta diskusi formal yang diselenggarakan institusi. Sementara itu, gen Z mendominasi hampir seluruh bentuk partisipasi digital dan aksi langsung berbasis media sosial.
Temuan ini menunjukkan perbedaan kedua generasi bukan terletak pada tingkat kepedulian mereka terhadap isu publik, melainkan pada saluran yang dipilih untuk mengekspresikan kepedulian tersebut.
2. Alasan menjauh dari jalur formal
Rendahnya penggunaan saluran formal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Ketika ditanya alasan tidak menggunakan mekanisme resmi meskipun peduli terhadap suatu isu, hanya 9,9 persen responden yang mengaku tidak mengetahui caranya.
Mayoritas responden justru memberikan alasan yang lebih substantif. Sebanyak 29,7 persen merasa tidak yakin suara mereka akan didengar, 27,1 persen mengaku lelah menghadapi terlalu banyak isu, sementara 24 persen menyatakan telah melakukan bentuk tindakan lain seperti berbagi informasi, melakukan boikot, atau berdonasi. Hal ini menunjukkan, menjauhnya generasi muda dari saluran formal lebih merupakan hasil perhitungan rasional dibandingkan akibat kurangnya pengetahuan politik.
Preferensi generasi muda terhadap konten politik yang singkat, visual, dan sering kali bernuansa satire juga mencerminkan perubahan dalam gaya komunikasi politik.
Dalam perspektif komunikasi keamanan (security communication), fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk reframing, yaitu penerjemahan isu-isu serius ke dalam format yang lebih mudah dipahami dan diakses.
Satire politik, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media kritik yang memungkinkan generasi muda mengekspresikan ketidakpuasan tanpa harus terlibat dalam konfrontasi langsung.
Meski demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru. Algoritma media sosial berpotensi menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memperkuat bias dan polarisasi. Kondisi ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap disinformasi serta manipulasi opini publik. Oleh karena itu, kemampuan memilah informasi menjadi bagian penting dari praktik politik sehari-hari di era digital.
3. Demokrasi perlu beradaptasi
Melihat berbagai temuan tersebut, para peneliti menilai, milenial dan gen Z tidak tepat disebut sebagai generasi yang apatis terhadap politik.
Sebaliknya, mereka adalah generasi yang sedang mendefinisikan ulang hubungan mereka dengan politik dan demokrasi. Sikap skeptis terhadap institusi bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan cerminan tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan relevansi institusi dalam kehidupan mereka.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih produktif bukanlah memaksa generasi muda mengikuti pola partisipasi lama, melainkan mengakui dan mengakomodasi bentuk-bentuk keterlibatan baru yang muncul.
Komunikasi politik juga perlu beradaptasi dengan pola interaksi generasi muda, termasuk melalui pemanfaatan platform digital dan format pesan yang lebih sesuai dengan kebiasaan mereka.
Di Indonesia, dinamika ini menjadi semakin penting mengingat besarnya proporsi penduduk muda dalam struktur demografi nasional. Cara generasi muda memahami dan mempraktikkan politik akan sangat menentukan arah perkembangan demokrasi Indonesia pada masa mendatang.
Apabila institusi politik gagal menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, jarak antara masyarakat dan institusi akan semakin melebar. Sebaliknya, jika transformasi ini dipahami dengan baik, terbuka peluang untuk membangun model demokrasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan relevan dengan era digital.
4. Tentang Indonesia Summit dan IMGR
IDN menggelar Indonesia Summit (IS) 2026, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "The Next Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age". IS 2026 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.
IS 2026 diadakan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada 17-18 Juni 2026. Dalam IS 2026, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2027.
Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN Media menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei ini menjangkau responden Milenial dan Gen Z di sembilan wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.
