Respons Putusan MA soal Suket Gibran, KPU Klaim Sudah Jalankan Aturan

07 Nov 2026, 15:11 WIB2 min read

Aryodamar

News

Channel

Add Us on Google

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (IDN Times/Aryodamar)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPU menyatakan tidak akan melakukan evaluasi internal setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait Suket Gibran.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan lembaganya bekerja sesuai aturan dan Undang-Undang.
Kasasi Subhan Palal dikabulkan MA setelah gugatan terkait Suket Gibran sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

19 Februari 2026

Subhan menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait Surat Keterangan penyetaraan ijazah.

20 Oktober 2026

Mahkamah Agung memutus perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mengabulkan kasasi.

30/10/2026

Amar putusan MA dikutip dari situs Mahkamah Agung.

7/11/2026

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan KPU tidak akan melakukan evaluasi internal dan telah bekerja sesuai aturan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait keabsahan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Who?
Mahkamah Agung, KPU, Subhan Palal, dan Gibran Rakabuming Raka.
Where?
Putusan terkait perkara tersebut diproses melalui peradilan tata usaha negara dan KPU berkantor di Jakarta Pusat.
When?
Putusan kasasi diputus pada 20 Oktober 2026 dan respons Ketua KPU disampaikan Sabtu (7/11/2026).
Why?
Subhan menggugat keabsahan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA sebagai syarat pencalonan Wakil Presiden Pemilu 2024.
How?
MA membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan. KPU menyatakan sudah menjalankan aturan yang berlaku.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPU bilang mereka tidak perlu melakukan evaluasi setelah Mahkamah Agung menerima kasasi Subhan Palal tentang surat sekolah Gibran. Ketua KPU Mochammad Afifuddin berkata KPU sudah bekerja sesuai aturan. Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menerima gugatan Subhan. KPU juga belum membahas hal ini secara internal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

KPU menyatakan telah menjalankan tugas sesuai aturan dan Undang-Undang, sementara proses hukum atas gugatan Subhan berlangsung melalui tahapan peradilan hingga Mahkamah Agung. Adanya penjelasan dari Ketua KPU mengenai sikap lembaga dan putusan pengadilan membuat posisi masing-masing dalam perkara ini tercatat secara terbuka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan melakukan evaluasi internal pasca-putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebab, KPU merasa sudah menjalankan aturan yang berlaku.

"Nggak ada, karena KPU sudah menjalankan sesuai dengan aturan. Gitu aja intinya. Kalau kita sesuai dengan aturan kan nggak nggak usah ada yang kita khawatirkan. Nanti kalau ada gugatan lain dijelaskan di persidangan," ujar Ketua KPU Mochammad Afifuddin di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

1. Belum ada pembahasan internal

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (IDN Times/Aryodamar)

Afifuddin mengatakan, pihaknya juga belum melakukan pembahasan internal. Namun, ia memastikan KPU bekerja sesuai dengan Undang-Undang.

"Pada intinya yang dilakukan KPU yang diatur oleh undang-undang," ujarnya.

2. MA kabulkan Kasasi soal Suket Gibran

Ilustrasi Mahkamah Agung (MA). (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi gugatan mengenai keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonan sebagai Wakil Presiden Pemilu 2024.

Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 itu diputus Yulius selaku Ketua Majelis, Maftuh Effendi selaku Anggota Majelis 1 dan Hari Sugiharto selaku Anggota Majelis 2 pada 20 Oktober 2026.

"Amar putusan: Kabul Kasasi, batal putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,: demikian putusan yang dikutip dari situs Mahkamah Agung, Jumat (30/10/2026).

MA membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang diperkuat dengan putusan PTUN itu diperkuat Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui putusan 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Putusan saat itu menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima.

3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah digugat

Advokat dan penggugat surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran, Subhan Palal di kantor Integrity. (IDN Times/Santi Dewi)

Diketahui, Subhan menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Cq Sekjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 19 Februari 2026.

Ia meminta agar Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, ia juga meminta agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Gugatan itu tidak diterima oleh PTUN Jakarta yang diperkuat Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui putusan 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Kemudian, Subhan mengajukan banding dan Kasasi diterima Mahkamah Agung.