Jakarta, IDN Times - Pemerintah Arab Saudi memberi lampu hijau kepada Indonesia untuk mengirimkan jemaah umrah. Kemenag pun meminta travel-tavel umrah bersiap. Ibadah umrah tertunda lebih dari setahun seiring pandemik COVID-19.
Selain soal kebijakan umrah, pembaca IDN Times sepanjang Senin 11 Oktober 2021 juga menyoroti masalah Partai Ummat, kekerasan terhadap anak dan update wilayah yang masih melaksanakan PPKM Level 4. Semua dirangkum dalam #IndonesiaHariIni.
Kementerian Agama (Kemenag) meminta biro travel penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk bersiap memberangkatkan jemaah. Hal itu seiring dengan adanya lampu hijau dari Arab Saudi yang akan membuka pintu bagi jemaah umrah asal Indonesia.
Permintaan untuk bersiap itu disampaikan Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, dalam Surat Edaran Nomor B-11.029/DJ.II.IV/HJ.09/10/2021. Selengkapnya baca di sini.
Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk atau BCA, Armand Hartono menyatakan bahwa pihaknya relatif siap menghadapi digitalisasi di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini.
"Dalam skala 1-10, saya letakkan kesiapan kami menghadapi digitalisasi dan teknologi ada di angka 8 atau 9," ujar Armand. Bagaimana prosesnya? Baca di sini.
Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 2020, angka kekerasan terhadap anak perempuan melonjak 2.341 kasus atau sekitar 65 persen dari tahun sebelumnya. Sejak Januari hingga Oktober 2020, kekerasan seksual secara daring mencapai 659 kasus.
Sementara, KPAI menerima laporan 651 kasus yang berkaitan dengan pornografi dan kejahatan siber sepanjang 2020, sebagian besar korbannya anak perempuan. Simak selanjutnya di tautan ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan daerah yang masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 tinggal satu kabupaten/kota. Namun, ia tak menyebutkan kabupaten/kota mana yang masih menyandang status tersebut.
"Dari asesmen mingguan di kabupaten/kota di luar Jawa-Bali, dari 386 kabupaten/kota, satu kabupaten/kota masih di level 4, 38 kabupaten/kota di level 3, dan 278 kabupaten/kota di level 2, dan 69 kabupaten/kota di level 1," ujar Airlangga. Simak selengkapnya di sini.
Baru saja deklarasi sebagai partai baru di Indonesia, sejumlah pengurus Partai Ummat DPD Kota Depok membubarkan diri. Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Ummat Buni Yani menegaskan, publik tidak mengetahui fakta sebenarnya.
"Saya mengatakan kehebohan ini diciptakan oleh media, karena sebagian besar mereka tidak paham fakta yang sebenarnya terjadi," kata Buni Yani. Cek detailnya di sini.