Ribuan Mahasiswa Gunadarma Unjuk Rasa, Jalan Margonda Sempat Lumpuh

Ribuan massa yang membawa atribut demonstrasi seperti spanduk dan poster bernarasikan perlawanan terhampar sepanjang di jalan Margonda.

Massa bahkan sempat menutup jalan utama penghubung antara Depok dan Jakarta itu sekira 20 menit lamanya. Mereka memblokade jalan sembari meneriakkan “Mahasiswa bersatu, tak bisa dikalahkan”.

Arus lalu lintas sempat tersendat dan warga yang ingin melintas harus menunggu sembari mendengar lantunan mars mahasiswa.

Jajaran kepolisian dari Polres Metro Depok mengawal jalannya aksi massa.

Salah satu peserta aksi, Pero Saputra, menuturkan ribuan mahasiswa sudah geram dengan kebijakan kampus yang selama bertahun-tahun jauh dari keadilan, sementara biaya perkuliahan kian melambung tinggi.

Mereka menuntut kampus menyempurnakan regulasi kebijakan pecah blanko terkait pembayaran uang kuliah. Karena kebijakan itu awalnya memakai sistem 50:50, yakni mahasiswa membayar 50 persen dari total biaya SPP.

Kebijakan itu kemudian berubah menggunakan persentase 70:30, yang berarti mahasiswa diwajibkan membayar 70 persen dari biaya SPP. “Itu gak adil. Kebijakan ini memberatkan kami, karena gak semuanya mapan secara ekonomi,” kata mahasiswa Teknik Elektro semester 8 itu.

Mereka menuding pihak kampus tak terbuka soal aliran dana dan biaya perkuliahan untuk apa saja. Tidak transparannya pihak kampus, menurut mereka telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Rektor Gunadarma itu dari dulu tak pernah terbuka dengan mahasiswa soal apa pun, termasuk ke mana aliran dana kami selama ini,” kata dia.

Dari keterangan Pero, mahasiswa teknik angkatannya dibebankan dengan biaya kuliah di atas Rp10 juta. Namun, biaya selangit tak berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas kampus.

Seperti sarana ruang praktikum yang terbatas, sehingga membuat kegiatan mahasiswa terhambat. Kampus Gunadarma yang menyediakan ruang praktikum hanya ada di kampus wilayah Depok.

Akibatnya, mahasiswa Gunadarma yang berkuliah di dua wilayah lain (Bekasi dan Tangerang) terpaksa harus ke Depok guna mengikuti praktikum.

Selama ini, mahasiswa tak diberi ruang oleh kampus dalam merancang setiap kebijakan. Imbasnya, kebijakan sering kali menyengsarakan mahasiswa. Salah satu contohnya, kebijakan pembayaran uang kuliah yang memakai sistem pecah blanko 70:30.

Kebijakan itu, kata Pero, mengakibatkan mahasiswa yang tak mampu mencicil biaya SPP sebesar 70 persen, terancam tak bisa mengikuti perkuliahan di semester berikutnya.