Ridwan Kamil Peluang Menang di Jabar, Kenapa Belum Diumumkan Golkar?

29 Jul 2024, 15:35 WIB

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, tak menampik elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat dalam enam bulan terakhir terus menunjukkan kenaikan. Hal itu jadi salah satu input agar Ridwan Kamil diajukan untuk Pilkada Jawa Barat.

Meski begitu, Doli mengakui Kang Emil belum mengantongi surat rekomendasi dari gabungan partai politik. Sementara, Golkar tidak bisa seorang diri mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur.

Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, Golkar baru mempunyai 19 kursi. Sedangkan, untuk bisa mengajukan calon gubernur dan cawagub, dibutuhkan minimal 24 kursi di DPRD. Artinya, Golkar butuh minimal satu parpol untuk bisa diajak berkoalisi di Pilkada Jabar.

"Memang hasil survei enam bulan terakhir terhadap nama Ridwan Kamil menunjukkan kenaikan di Jawa Barat. Tidak ada satu lembaga survei pun yang menunjukkan penurunan. Bahkan, hasil survei SMRC menunjukkan elektabilitasnya 50,6 persen," ujar Doli ketika berbincang di program Gen Z Memilih, dikutip Senin (29/7/2024).

Approval rating Kang Emil di Jabar, kata Doli, mencapai hampir 90 persen. Pencapaian itu bahkan tidak bisa disamai oleh capres pada pilpres Februari lalu.

"Itu menandakan masyarakat Jawa Barat masih menginginkan Ridwan Kamil untuk periode kedua karena dianggap berhasil dan masih ada program-program yang belum tuntas, maka mereka menagih," katanya.

Dari hasil survei itu, kata Doli, sudah menunjukkan Kang Emil lebih berpeluang menang di Pilkada Jabar. Lalu, mengapa belum secara resmi diumumkan oleh Golkar?

1. Golkar masih terus lobi KIM agar mengusung RK

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam acara Gen Z Memilih by IDN Times pada Kamis (25/7/2024). (IDN Times/Naufal Fathahillah)

Doli mengatakan, Golkar masih terus melobi partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Ridwan Kamil. Pada kenyataannya, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah memiliki jagoan masing-masing di Pilkada Jabar.

Gerindra bakal mengajukan Dedi Mulyadi, sedangkan PAN menyodorkan Bima Arya Sugiarto dan Desy Ratnasari.

"Kenapa belum diumumkan juga? Kami ini sudah memiliki kesepakatan bahwa Golkar juga adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Kami punya cerita sukses di pilpres. Kebersamaan kami ini sudah teruji dengan mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR itu.

Isi kesepakatan tersebut, kata Doli, kerja sama KIM akan terus dirawat selama lima tahun ke depan, termasuk dalam menghadapi Pilkada 2024.

"Hal ini termasuk untuk menghadapi pilkada di daerah-daerah yang strategis. Sebisa mungkin kami terus menjaga kebersamaan ini," katanya.

Oleh sebab itu, Golkar masih terus melobi dan berkomunikasi dengan partai-partai yang ada di KIM.

"Jadi, kalau ada usulan kader A diajukan di Pilkada B, kira-kira responsnya seperti apa. Bila kader B yang diajukan, maka solusinya seperti apa," ucapnya.

2. Golkar fokus ingin menang di pilkada wilayah strategis

IDN Times/Istimewa

Doli menegaskan, setiap keinginan dari partai politik ketika berlaga di kontestasi demokrasi ingin meraih kemenangan. Kemenangan itu akan terasa lebih indah jika dicapai bersama dengan parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Namun, perbedaan sikap sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah pilkada.

"Kesepahaman yang ketiga adalah kami juga menyadari konstelasi politik nasional tidak bisa dijiplak bulat-bulat ke daerah. Gak bisa juga linear. Pertama, dinamikanya beda. Kedua, secara kultur berbeda. Ketiga, masing-masing parpol punya kepentingan berbeda dan keempat, hasil pilegnya kan juga berbeda," katanya.

Ada parpol yang menang di tingkat nasional, tapi di daerah tertentu suaranya bahkan tidak ada. Sebaliknya, ada pula parpol yang justru memiliki suara yang kecil di tingkat nasional tetapi suara di daerah tergolong besar.

Menurutnya, bila terjadi kebuntuan komunikasi dengan partai-partai di KIM, maka Golkar tidak menutup diri untuk menjalin silaturahmi dengan partai yang dulu mendukung paslon 01 atau 03. Sebab, komunikasi Golkar dengan kedua pihak tersebut tetap terjalin baik.

"Intinya kan kita berkompetisi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita kan ingin mencari orang-orang terbaik lalu kita sajikan ke masyarakat. Silakan masyarakat yang memilih, makanya setelah kontestasi usai kita kan kembali bersama," ujarnya.

3. Golkar tidak sepakat dengan persepsi ada perpecahan di internal KIM saat Pilkada 2024

Airlangga Hartarto ketika kunker bersama Zulkifli Hasan. (www.instagram.com/@golkar.indonesia)

Doli juga menepis narasi yang beredar di ruang publik bahwa sudah terjadi perpecahan di KIM karena mengajukan calon kepala daerah yang berbeda. Hal itu sudah terlihat di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jakarta hingga Banten.

"Saya gak setuju dengan narasi KIM pecah dong atau Golkar dengan partai ini, perang dong? Narasinya bukan itu! Ini kompetisi menuju kebaikan," kata Doli.

Apalagi, kata Doli, calon-calon yang diajukan di pilkada di wilayah tertentu sama-sama berasal dari KIM. Itu bukan perpecahan, melainkan berlomba-lomba membuat kebaikan.

"Kan tetap all KIM final. Kan gak ada masalah. Sama saja seperti nonton badminton, ada all Indonesian finals. Yang menang tetap Indonesia, sama juga dalam pilkada ini yang penting kami sudah memiliki visi yang sama," ujarnya.