RPMK Kemenkes soal Kemasan Rokok Dinilai Berpotensi Tumpang Tindih

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto menilai, implementasi aturan tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya maupun berbenturan dengan regulasi yang telah berlaku.

"Kemenkes ini tidak peduli dengan aturan lainnya, mau tumpang tindih atau tidak. Tidak peduli ada HAKI, tidak peduli cukai. Juga tidak mau peduli implementasinya di lapangan nanti seperti apa," ujar Heri.

Menurut Heri, pemerintah juga perlu memastikan kebijakan baru tidak mengganggu upaya pemberantasan rokok ilegal yang selama ini dilakukan aparat penegak hukum.

"Kami apresiasi langkah DJBC yang saat ini terus memberantas rokok ilegal. Jangan sampai penyeragaman kemasan ini justru menyuburkan rokok ilegal. Kunci utama dari sebuah peraturan adalah penindakan hukum. Peraturan sejelimet apa pun, kalau ada pembiaran, percuma saja," katanya.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sebelumnya juga memproyeksikan adanya potensi dampak ekonomi dari sejumlah aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024, termasuk kebijakan mengenai standardisasi kemasan.

Dalam kajiannya, INDEF memperkirakan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi apabila diterapkan bersamaan dengan berbagai pembatasan lain terhadap industri hasil tembakau.

Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal sebelum menerapkan kebijakan baru yang berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap industri legal.

"Tanpa ada PP pun, tren industri ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat lemah. Jika seluruh ketentuan itu diterapkan secara bersamaan, sebenarnya sudah menyangkut peningkatan kontraksi," ujar Tauhid.