Uji Rudal China di Pasifik Selatan Tuai Protes Sejumlah Negara
- Militer China meluncurkan rudal balistik jarak jauh dari kapal selam nuklir di Pasifik Selatan sebagai bagian latihan tahunan, memicu kekhawatiran stabilitas kawasan.
- Australia, Selandia Baru, dan Jepang melayangkan protes keras karena peluncuran dilakukan dekat Kawasan Bebas Nuklir Pasifik Selatan dan dinilai mengancam keamanan regional.
- Pemerintah China menegaskan uji coba sesuai hukum internasional, meminta negara lain tidak bereaksi berlebihan, serta menekankan komitmen pada kebijakan no first use senjata nuklir.
Jakarta, IDN Times - Militer China meluncurkan rudal balistik jarak jauh dari kapal selam bertenaga nuklir di Samudra Pasifik Selatan pada Senin (6/7/2026). Uji coba tersebut memicu protes dari sejumlah negara di kawasan, termasuk Australia, Selandia Baru, dan Jepang, yang menilai langkah Beijing berpotensi mengganggu stabilitas regional.
Kantor berita Xinhua melaporkan rudal itu diluncurkan pada pukul 12.01 waktu setempat dengan membawa hulu ledak tiruan. Pemerintah China menyebut peluncuran tersebut merupakan bagian dari latihan militer tahunan yang rutin dilakukan.
Beijing juga menegaskan uji coba itu telah dilakukan sesuai hukum dan praktik internasional serta tidak ditujukan kepada negara maupun sasaran tertentu. Meski demikian, peluncuran rudal di kawasan Pasifik Selatan kembali memunculkan kekhawatiran terkait meningkatnya aktivitas militer China, terutama di tengah persaingan strategis dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutunya di Indo-Pasifik.
1. Diluncurkan dari kapal selam nuklir
Xinhua menyatakan, rudal balistik tersebut ditembakkan dari salah satu kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Peluncuran itu merupakan uji coba pertama sejak China menggelar tes serupa pada 2024.
Saat itu, Beijing juga meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) dengan hulu ledak tiruan ke perairan internasional Pasifik. Uji coba tersebut menjadi yang pertama dalam beberapa dekade sejak peluncuran serupa pada 1980.
Sejumlah analis ketika itu menilai peluncuran rudal merupakan sinyal meningkatnya kemampuan strategis China sekaligus penegasan statusnya sebagai kekuatan militer global yang terus berkembang.
Menurut laporan Pentagon yang dirilis akhir 2025, China diperkirakan memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir pada 2024 dan diproyeksikan memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak pada 2030. Sementara itu, lembaga Nuclear Threat Initiative menyebut China saat ini mengoperasikan enam kapal selam pembawa rudal balistik dan puluhan kapal selam serang bertenaga nuklir.
2. Australia, Selandia Baru, dan Jepang sampaikan protes
Peluncuran rudal itu menuai kritik dari sejumlah negara di kawasan Pasifik. Menteri Luar Negeri (Menlu) Selandia Baru Winston Peters mengatakan, negaranya baru menerima pemberitahuan dari China beberapa jam sebelum peluncuran dilakukan.
“Tampaknya, meskipun kami telah lama menyampaikan kekhawatiran terhadap aktivitas semacam ini, China tetap melaksanakan uji coba hanya beberapa jam setelah memberi tahu kami,” kata Peters, dikutip dari CBS News.
Pemerintah Selandia Baru juga menyoroti bahwa rudal tersebut diluncurkan menuju Kawasan Bebas Nuklir Pasifik Selatan yang dibentuk melalui Perjanjian Rarotonga 1986. Di Fiji, Menlu Australia Penny Wong menyebut peluncuran rudal itu sebagai tindakan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.
“Australia telah menyampaikan dengan jelas kepada China bahwa kami memandang tindakan ini sebagai sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas kawasan,” ujar Wong.
Sementara itu, Jepang menyatakan telah meminta Beijing membatalkan uji coba tersebut setelah Kedutaan Besar Jepang di Beijing menerima pemberitahuan sebelum peluncuran dilakukan.
“Kami dengan tegas meminta agar uji coba rudal balistik ini dipertimbangkan kembali sehingga tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan Jepang, termasuk kemungkinan rudal melintasi wilayah udara Jepang,” demikian pernyataan bersama pemerintah Jepang.
3. Beijing minta negara lain tak bereaksi berlebihan
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kementerian Luar Negeri China meminta negara-negara terkait untuk tidak memberikan penafsiran berlebihan terhadap uji coba rudal tersebut.
“Kami berharap negara-negara terkait tidak memberikan penafsiran yang berlebihan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China.
China menegaskan tetap berpegang pada kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir lebih dulu atau disebut no first use. Namun, Beijing terus mempercepat modernisasi kekuatan militernya, termasuk pengembangan teknologi nuklir dan sistem persenjataan strategis sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Uji coba rudal tersebut dilakukan pada hari yang sama ketika Australia dan Fiji menandatangani perjanjian pertahanan baru yang disebut bertujuan memperkuat kerja sama keamanan sekaligus menyeimbangkan pengaruh China di kawasan Pasifik.
