Jakarta, IDN Times - NCB Interpol akhirnya mengeluarkan red notice untuk politikus PDIP Harun Masiku. Ini menjadi lampu hijau untuk Komisi Pemberantasan Korupi memburu buronannya hingga ke luar negeri.
Selain soal Harun Masiku, sejumlah artikel juga menjadi sorotan pembaca IDN Times, Jumat (30/7/2021), seperti geliat Pilpres 2024 yang mulai terasa di tengah pandemik COVID-19.
KPK membenarkan bahwa red notice untuk mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku telah diterbitkan NCB Interpol. Komisi antirasuah itu memastikan upaya pencarian tersangka kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan terus dilakukan.
KPK juga punya pesan kepada publik soal Harun Masiku. Apa itu? Simak di sini.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dalam Perpres tersebut, diatur juga mengenai posisi wakil menteri.
“Dalam memimpin kementerian, menteri dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden,” tulis Pasal 2 dalam Perpres tersebut, yang dikutip IDN Times. Selengkapnya baca di tautan ini.
Geliat pilres 2024 mulai terasa. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim ada permintaan dari masyarakat agar PPP mengusung Anies Baswedan dan Khofifah Indar Prawansa.
"Sebagai parpol (partai politik) PPP tentu tidak menutup aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang meminta PPP untuk mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk Anies dan Khofifah," kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Bagaimana langkah PPP selanjutnya? Ini jawaban Asrul.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyadari bahwa teknik tracing merupakan kunci dalam mendeteksi penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan testing dan tracing ke depannya.
“Jadi sekarang kita sudah semakin mengerti bahwa teknik tracing itu penting dalam penanganan COVID-19. Teknik tracing ini kuncinya,” kata Luhut. Selanjutnya simak di link berikut.
Bank-bank konvensional seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri resmi menutup operasional di Provinsi Aceh. Penyaluran program bantuan sosial (bansos) pemerintah pun dialihkan, dan kini dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).
Adapun penutupan operasi bank-bank konvensional tersebut sejalan dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 tahun 2018 yang efektif pada 4 Januari 2022 mendatang. Detailnya baca di sini.