Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso (IDN Times/ IG polritvradio.official)
  • Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada 17 November 2026 terkait dugaan pelanggaran etik saat menjabat Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim.

  • Eko diduga menyalahgunakan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak prosedural, serta bersekongkol melakukan akses ilegal melalui fasilitas monitoring kepolisian.

  • Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut menjerat empat perwira tinggi; Polri juga mengajukan perlindungan bagi enam saksi ke LPSK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Senin (16/11/2026)

Trunoyudo menyampaikan bahwa sidang KKEP terhadap Eko dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.

Selasa, 17 November 2026

Polri menjadwalkan sidang KKEP terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso di Mabes Polri, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijadwalkan terkait dugaan penyalahgunaan akses monitoring dan akses ilegal.
  • Who?
    Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjadi pihak yang dipersangkakan. Sidang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo.
  • Where?
    Sidang dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Jakarta.
  • When?
    Sidang dijadwalkan pada Selasa, 17 November 2026. Pernyataan mengenai jadwal disampaikan pada Senin, 16 November 2026.
  • Why?
    Eko dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, dan dugaan permufakatan dalam akses ilegal.
  • How?
    Proses dilakukan melalui sidang KKEP sebagai mekanisme penegakan kode etik profesi Polri dengan prinsip profesional, prosedural, proporsional, objektif, dan akuntabel.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Polri mau mengadakan sidang untuk Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Eko diduga memakai akses monitoring di Bareskrim untuk akses ilegal. Sidang ini membahas aturan dan etika kerja Polri. Komjen Pol Hendro Pandowo akan memimpin sidang bersama beberapa anggota komisi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sidang KKEP menyediakan mekanisme resmi untuk memproses dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Eko. Pelaksanaan dengan prinsip profesional, prosedural, proporsional, serta menjunjung etika, objektivitas, dan akuntabilitas menunjukkan bahwa proses penegakan kode etik memiliki kerangka pemeriksaan dan komisi yang telah ditetapkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026 di Mabes Polri, Jakarta. Dugaan pelanggaran etik yang dipersangkakan kepadanya berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Eko.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

1. Dia dianggap tidak profesional dan lakukan pemufakatan akses ilegal

Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri terkait penyadapan ilegal Presiden RI. (Youtube.com/DPR RI)

Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access).

Dalam keterangan itu, Polri menyebut dugaan pelanggaran terjadi ketika Eko menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

2. Langgar kode etik Polri

Infografis Jejak Listyo Sigit. (IDN Times/Anjani Asra)

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, IJP Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” kata Trunoyudo

3. Empat perwira tinggi kena kasus penyadapan ilegal

Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Kapolri Listyo Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (19/10/2026). (Dok. BPMI Setpres)

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Bareskrim Polri mengusut dugaan akses ilegal terhadap sejumlah target menggunakan fasilitas monitoring di lingkungan kepolisian. Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri juga mengajukan perlindungan terhadap enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More