Sahroni Minta Heru Selesaikan Polemik Kampung Bayam 2x24 Jam

22 Jan 2024, 10:40 WIB

Suasana Kampung Susun Bayam yang mulai dihuni oleh warga. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengunjungi eks warga Kampung Bayam. Di sana, legislator kelahiran Jakarta Utara tersebut bertemu dengan ratusan warga yang tengah menunggu kepastian akan haknya.

Sahroni merasa merasa resah dan prihatin, terkait nasib warga eks Kampung Bayam. Pasalnya, sampai saat ini warga belum diberi akses untuk menempati Kampung Susun Bayam. Padahal, kampung susun tersebut sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, untuk warga Kampung Bayam.

“Setelah mendengar suara masyarakat Kampung Bayam secara langsung, saya rasa situasinya sudah sangat parah, tidak berperikemanusiaan. Maka, saya minta Pj Heru (Heru Budi Hartono) beri langkah penyelesaian dalam waktu 2x24 jam. Kalau tidak, saya bersama warga Kampung Bayam akan datangi kantor bapak,” ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (22/1/2024).

1. Jokowi bisa marah

Presiden Joko "Jokowi" Widodo usai menghadiri Dzikir, Do'a, dan Sholawat menyambut Harlah ke-101 NU dan Harlah ke-78 Muslimat NU untuk kemaslahatan Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Sahroni mengingatkan Heru Budi, terkait sikap Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Bahkan Sahroni menyebut presiden bisa marah jika permasalahan ini berlarut-larut.

“Hati-hati loh Pak Heru, kalau tetap tidak ada tindakan, tidak ada respon, saya yakin Pak Presiden bisa marah. Karena Pak Jokowi kan sangat pro kepada rakyat. Nah sementara yang sekarang bapak lakukan itu kebalikannya, merenggut hak rakyat,” tambah Sahroni.

2. Warga Kampung Bayam sudah sepakat

Suasana Kampung Susun Bayam yang mulai dihuni oleh warga. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara Warga Kampung Bayam, Furqon mengatakan warga yang berada di Kelompok Tani Kampung Bayam Madani pada 1 Januari 2023 sudah sepakat, dan semestinya pad 28 Januari 2023 sudah diberikan kunci.

"Kami sudah menyatakan ayo sama-sama, seharusnya kami tandatangani, dari Jakpro mengutarakan Rp1,8 juta, dan hanya mampu memangkas Rp750, itu kan sudah kami sepakati bersama warga, seharusnya Jakpro keluarkan surat itu dan ditandatangani 1 Januari 2023 seharusnya diberika kunci itu, salah kami apa dipolisikan?" ujarnya

3. Pemprov klaim sudah telah fasilitasi warga Kampung Bayam

Suasana Kampung Susun Bayam yang mulai dihuni oleh warga. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim telah maksimal memfasilitasi warga eks Kampung Bayam di Jakarta Utara. Tidak hanya memberikan kompensasi, warga juga telah difasilitasi tinggal di Rumah Susun Nagrak.

"Mereka semua sudah diberikan kompensasi penggantian. Sudah diterima semua tanpa kecuali," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Setiyono, dilansir laman resmi Pemprov DKI, Rabu (10/1/2023).

Joko mengatakan setelah diberikan kompensasi pengganti, pihaknya juga telah mengakomodasi warga yang ingin relokasi. Tercatat, total sudah 35 kepala keluarga (KK) mengikuti relokasi dan menempati unit di Rusun Nagrak.Pemprov DKI juga memberikan kebebasan kepada warga, untuk memanfaatkan opsi relokasi ke Rusun Nagrak atau tidak. Hal itu lantaran mereka sudah diberi kompensasi dan memiliki kebebasan untuk menentukan lokasi hunian sendiri.

"Bagi yang akan tinggal di Ancol kita akan koordinasikan dengan pihak Jakpro. Ke depan kita akan patuh aturan semua," katanya.