Saiful Mujani Pilih Diperiksa Polisi daripada Di-Andrie Yunus-kan

Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengaku khawatir ke depan suara kritis dari masyarakat luas semakin dibungkam. Termasuk kritik dari aktivis hingga akademisi yang memang punya moralitas mengawasi jalannya pemerintah.

"Yang saya sangat takut dan saya sangat khawatir adalah apabila suara kritis itu dikriminalkan lagi. Itu bukan menyangkut diri saya, tapi menyangkut komunitas kita sebagai akademisi, sebagai intelektual publik, dan sebagai aktivis dan seterusnya yang punya komitmen pada nilai-nilai kebangsaan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini satu pelajaran, tes buat kita apakah negeri ini lulus atau tidak dalam ujian ini," tegasnya.

Sementara, pengacara senior sekaligus tim kuasa hukum, Todung Mulya Lubis menilai tuduhan penghasutan yang dialamatkan kepada akademisi Saiful Mujani terkait kegiatan halal bihalal beberapa waktu lalu sebagai hal yang tidak berdasar dan berlebihan. Ia menegaskan, penggunaan pasal penghasutan dalam kasus tersebut terkesan tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Todung mempertanyakan dasar tuduhan yang dikenakan kepada Saiful Mujani, yang disebut melanggar Pasal 246 KUHP lama maupun baru terkait penghasutan.

“Saudara Saiful diminta untuk memberikan klarifikasi untuk peristiwa Halal bi Halal yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang sudah ada di media, dan dia dituduh, dipersangkakan melanggar Pasal 246 KUHP lama dan baru. Ini pasal mengenai penghasutan. Saya nggak tahu yang dihasut siapa, yang merasa terhasut siapa, dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak terhasut. Ini buat saya absurd ya, pasal yang absurd yang dipakai oleh pihak kepolisian, tapi kami menghormati panggilan dari pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian tentu punya kewajiban untuk mendengarkan terlapor yang dipanggil oleh dia,” ujar Todung.

Meski mengkritik, ia menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan panggilan dari kepolisian. Todung menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, termasuk dalam bentuk kritik yang keras sekalipun.

“Saya berharap tentunya case semacam ini tidak terjadi, habis pemeriksaan itu the case is closed. Karena tidak ada alasan hukum apa pun untuk menindaklanjuti laporan ini. Kalau Saudara Saiful menyampaikan opininya, pendapatnya, sekeras apa pun, sekritis apa pun, itu adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, ada Undang-Undang Hak Asasi juga. Kita juga meratifikasi Covenant on Civil and Political Rights di Indonesia ini, yang menjamin hak itu dalam konteks hukum internasional dan dalam konteks hukum nasional. Jadi tidak ada yang dilanggar sama sekali kalau kita bicara mengenai hak untuk menyatakan pendapat,” tegasnya.

Ia menambahkan ruang demokrasi harus tetap menjamin perbedaan pandangan tanpa ancaman kriminalisasi. Todung mengkritik kecenderungan kriminalisasi terhadap kebebasan sipil, termasuk akademisi dan masyarakat sipil yang menyuarakan pendapat kritis terhadap kebijakan publik.

Sebelumnya, kasus dugaan penghasutan yang melibatkan Saiful Mujani menjadi perhatian publik, setelah potongan video pernyataannya dalam sebuah forum halal bihalal beredar luas di media sosial. Polisi menerima laporan dari sejumlah elemen masyarakat yang menilai pernyataan tersebut mengandung unsur ajakan untuk melawan penguasa.

Kasus ini kini masih berada pada tahap penyelidikan awal di Polda Metro Jaya, dengan pemeriksaan terhadap pelapor maupun terlapor terus dilakukan.

Kasus ini bermula dari forum diskusi bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang digelar di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, pada akhir Maret 2026.

Dalam forum tersebut, Saiful Mujani menyampaikan pandangan politik yang kemudian dipotong dan disebarkan di media sosial. Potongan video itu dinarasikan sebagai ajakan untuk “menjatuhkan” Presiden RI, Prabowo Subianto, sehingga memicu kontroversi publik.

Namun, Saiful sebelumnya telah memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya berada dalam konteks diskusi politik dan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, bukan ajakan melakukan tindakan inkonstitusional.

Laporan terhadap Saiful Mujani teregister di Polda Metro Jaya pada 8 April 2026 malam oleh sejumlah pelapor dari unsur masyarakat.

Saiful disangkakan melanggar Pasal 246 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) terkait penghasutan di muka umum untuk melawan penguasa. Pasal ini memiliki ancaman pidana hingga empat tahun penjara jika unsur pidana terpenuhi.