Saling Sindir Tuding Seperti Hitler, Kubu Moeldoko Seret Nama SBY

13 Okt 2021, 13:00 WIB

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut, cara berpikir kubu Moeldoko dan pengacara Yusril Ihza Mahendra totaliter atau seperti Adolf Hitler. Hal ini pun memancing tanggapan dari kubu Moeldoko.

"Apa yang disebut Benny K Harman tentang cara berpikir totaliter yang mirip Hitler, maka sesungguhnya cara berpikir mirip Hitler yang totaliter dan otokrasi itu tercermin di dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020," ujar Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Mohammad Rahmad, dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Rahmad menjelaskan, paham totaliter sangat kental di AD/ART Demokrat. Paham totaliter ini, ujarnya, dipakai Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY, kata dia, akan memecat kadernya yang beda pendapat.

"Kader yang berseberangan dipecat dan tidak ada ruang untuk adanya perbedaan pendapat. KLB (Kongres Luar Biasa) dianggap barang ilegal walaupun KLB itu dibenarkan oleh Undang-Undang," dia menambahkan.

1. SBY disebut pemegang kekuasaan tertinggi di Demokrat, mirip Hitler

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara HUT ke-20 Partai Demokrat, Kamis (9/9/2021). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Rahmad mengatakan, totaliter atau totaliterisme adalah sebuah konsep sistem politik yang menghalangi adanya oposisi, pertentangan, atau perbedaan. Totaliter sering dianggap sebagai bentuk kekuasaan otoriter yang paling ekstrem.

Dalam pemahaman atau konsep sistem politik totaliter, sambungnya, kekuasaan politik dipegang oleh seorang otokrat atau seorang diktator. Sehingga autokrasi itu diterjemahkan dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh satu orang atau diktator.

Rahmad pun menyambungkan paham Hitler dengan AD/ART Partai Demokrat. Dia menjelaskan, AD/ART Demokrat tidak memiliki paham totaliter dan otokrasi dari 2001-2014. Ideologi Hitler itu, kata dia, baru tercermin di dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

"Di dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 itu pula, kekuasaan politik dipegang oleh satu orang (otokrasi), yaitu SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi," imbuhnya.

2. Respons Yusril disebut Hitler: Untung gak disebut PKI

IDN Times/Margith Juita Damanik

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra juga menanggapi soal disebut mirip Hitler. Yusril tertawa mengetahui pernyataan itu dan menyebut Benny adalah mahasiswanya.

"Seingat saya Benny Harman mengikuti kuliah saya Filsafat Hukum dan Teori Ilmu Hukum ketika dia mahasiswa Pascasarjana UI. Peserta pascasarjana tidak mengesankan dirinya penganut faham totaliter Nationale Sosialismus atau Nazi," kata Yusril dalam keterangannya dikutip, Selasa (12/10/2021).

Yusril pun menjawab tudingan Benny Harman soal menempatkan negara di atas segalanya atau 'uber alles' dalam istilah Hitler. Ketua Umum PBB ini mengatakan, Benny tidak memiliki pijakan intelektual dalam membuat pernyataan ini.

Sejak 2007 hingga sekarang, kata Yusril, dia tidak memiliki jabatan kenegaraan apapun. Dia pun mengaku berada di luar pemerintah dan lembaga negara manapun.

Sebagai manusia bebas dan merdeka, Yusril menegaskan, tidak ada kepentingan apapun untuk membuat rezim senang atau tidak senang dengan rakyatnya. Yusril pun mengaku sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Yusril menyindir balik Demokrat. "Dua minggu lalu saya dijuluki Pengacara Rp100 Miliar. Sekarang saya dijuluki lagi sebagai Nazi pengikut Hitler. Masih untung saya gak dijuluki PKI," ucapnya.

3. Demokrat AHY sebut pola pikir kubu Moeldoko dan Yusril seperti Hitler

Konferensi Pers Partai Demokrat, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (11/10/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Sebelumnya, kubu Moeldoko melayangkan permohonan judicial review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Terkait langkah itu, Partai Demokrat kubu AHY menyebut, cara berpikir kubu Moeldoko seperti Adolf Hitler.

"Setelah kami menyelidiki asal usul teologi yang dipakai oleh Yusril Ihza (kuasa hukum kubu Moeldoko) dalam menghadirkan permohonan AD/ART ke MA, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari totalitarian ala Hitler," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).

Dalam hukum Hitler, Benny menjelaskan, sipil harus mengikuti apa yang dikehendaki negara. Cara ini, kata dia, seperti Yusril yang mencoba menguji AD/ART Demokrat ke MA.

"Dalam hal ini dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba menguji apakah kehendak anggota partai politik (parpol), anggota Partai Demokrat, sejalan dengan kehendak negara. Jadi etatisme, semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji apakah negara senang atau tidak senang. Ini yang mau dilakukan Yusril," kata Benny.