Samakan Persepsi soal Penanganan HAM Berat, Yusril Ubah Pokja Jadi Tim

Yusril menjelaskan, pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari fungsi koordinasi Kemenko untuk mencari solusi atas hambatan prosedural penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Dia menyebut, tim tidak akan mengambil alih kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik maupun Kejaksaan Agung sebagai penyidik.

"Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandeg di Kejaksaan dan mencari jalan keluar mengatasinya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas dan kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM, sementara penyidikannya kepada Kejaksaan Agung," ujar Yusril.

Menurut dia, persoalan yang perlu diselesaikan adalah perbedaan pemahaman mengenai standar dan prosedur penyelidikan serta penyidikan. Selama ini, penyelidikan dilakukan Komnas HAM, sedangkan penyidikan berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.

"Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, tetapi prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi tugas penyelidikan dan apa yang menjadi tugas penyidikan. Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan," kata dia.

Yusril menilai, koordinasi pemerintah dengan lembaga negara tidak otomatis berarti intervensi terhadap independensi lembaga tersebut. Dia mencontohkan koordinasi yang dilakukan pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut," kata Yusril.

Persoalan ini bermula dari rencana pembentukan pokja untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang berkas penyelidikannya telah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.

Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Yusril menyebut terdapat hambatan prosedural dan perbedaan persepsi antara penyelidik dan penyidik yang membuat penanganan kasus-kasus tersebut mandek.

Namun, Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, membantah lembaganya pernah menyepakati keterlibatan dalam pokja. Dia juga menolak Komnas HAM bergabung karena lembaganya merupakan institusi independen dan telah menyelesaikan kewenangan penyelidikan sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Namun Yusril mengatakan Amiruddin memang tak hadir dalam rapat itu.

"Amiruddin tidak hadir rapat tadi, sehingga dia salah persepsi terhadap substansi pembicaraan," kata Yusril kepada IDN Times, secara terpisah.

Dalam penanganan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan berada di tangan Kejaksaan Agung sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang dibahas pemerintah, empat kasus telah dibawa ke Pengadilan HAM, yakni Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura.

Namun, seluruh terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, 13 kasus lainnya masih menghadapi kebuntuan dalam proses hukum meski berkas hasil penyelidikannya telah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Pemerintah kemudian membentuk tim koordinasi untuk mencari solusi atas hambatan penanganan perkara tersebut.