Jadi Pengawas-Peserta Pemilu 2024, Mahfud Potensi Konflik Kepentingan?

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menepis anggapan ia bakal mengalami konflik kepentingan (conflict of interest) lantaran pada Pemilu 2024 ia bertindak sebagai pengawas dan peserta pesta demokrasi lima tahunan itu.

Diketahui, Mahfud resmi ditunjuk sebagai peserta Pemilu 2024, usai dipinang PDI Perjuangan (PDIP) sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo, Rabu (18/10/2023).

"Gak ada conflict of interest. Bagian mananya conflict of interest? Gak akan ada conflict of interest bila menyangkut saya, karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri, dan birokrasi ASN. Mereka dilarang memihak dan semuanya harus bersikap netral," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, hari ini.

Mahfud mengatakan akan memberi contoh bakal bersikap netral meski bertindak sebagai pengawas dan peserta Pemilu 2024. "Saya sebagai seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri dan birokrasi. Saya juga akan menegur siapapun yang menggunakan aparat, birokrasi, TNI, Polri agar tidak bersikap netral di dalam pemilu," tutur dia.

Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan tidak akan mundur dari posisi kursi menteri. Ia hanya akan mengambil cuti selama masa kampanye. Berdasarkan jadwal yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye bakal dilakukan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

"Itu kan ada aturannya (cuti saat kampanye). Pada saat kampanye ya saya cuti. Tapi pada saat tidak kampanye ya masuk kantor. Cuti itu sendiri kan dibatasi misalnya dalam seminggu berapa jam atau berapa hari," kata Mahfud.

Meski begitu, sesuai Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, menteri atau pejabat setingkat menteri yang ingin maju sebagai capres atau cawapres, harus mengantongi izin presiden dan mengajukan cuti ketika kampanye.

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Daftar Capres-Cawapres ke KPU Besok!