Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

KLH Ungkap Tantangan Indonesia Jadi Tuan Rumah Penyelenggaraan COP33

3 min read
KLH Ungkap Tantangan Indonesia Jadi Tuan Rumah Penyelenggaraan COP33
Conference of the Parties (COP31) Antalya, Turki pada Kamis (12/11/2026). (Dok. Istimewa)
  • Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah COP33 pada 2028, tetapi KLH menilai kesempatan itu disertai tantangan besar.

  • Kesiapan Indonesia dipertanyakan China, India, dan Korea Selatan di tengah ketertarikan negara-negara Asia menjadi tuan rumah.

  • Tantangan utama mencakup tahun politik 2028 dan kebutuhan logistik untuk mengakomodasi hingga sekitar 100 ribu orang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Antalya, IDN Times - Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-33 (COP33) pada 2028. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai peluang tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, mengatakan, isu kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah COP33 sempat dibahas dalam pertemuan dengan delegasi China.

Dalam pertemuan tersebut, pihak China turut menanyakan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah konferensi iklim dunia itu.

"Tadi kita ketemu sama China, sama Pak Menteri kita, memang benar, dia juga tanya Indonesia, katanya untuk COP33 itu tahun berapa? Tahun 2028. Nah, bulan apa? November," kata Ary dalam media briefing di COP31 Turki, Sabtu (14/11/2026).

  1. 1. Indonesia masuk tahun politik

    Awal Mula Polemik Ijazah Gibran hingga Nyatakan Berhenti sebagai Wapres
    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Ary mengatakan, menjadi tuan rumah COP33 merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia. Namun, menurut dia, Indonesia harus mempertimbangkan kemampuan untuk menyelenggarakan konferensi berskala internasional tersebut dengan baik. Hal itu karena pada tahun 2028, Indonesia akan memasuki tahun politik.

    Penyelenggaraan COP, kata Ary, membutuhkan persiapan besar. Terlebih, negara-negara di kawasan Asia lainnya menunjukkan ketertarikan untuk menjadi tuan rumah.

    "Itu jadi berat buat kita. Iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian gak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga, kan ini terlalu riskan," ujar dia.

  2. 2. India dan Korsel juga mempertanyakan kesiapan Indonesia

    COP31 Antalya, Turki resmi dibuka, Senin (9/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)
    COP31 Antalya, Turki resmi dibuka, Senin (9/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Ary mengatakan, China memiliki rencana serupa untuk menjadi tuan rumah COP33. Namun, mereka juga mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk agenda politik dalam negeri.

    Menurut Ary, pemilihan tuan rumah COP33 menjadi tantangan tersendiri karena kawasan Asia menjadi salah satu kandidat lokasi penyelenggaraan. Sejumlah negara, seperti India dan Korea Selatan juga telah menanyakan peluang tersebut kepada Indonesia.

    "Jadi emang kita hindari. Memang jadi challenge. Itu kan pilihannya Asia. Nah, belum muncul sebelumnya India, Korea ketemu kita, dia juga nanya," kata dia.

  3. 3. Korsel berpeluang jadi tuan rumah COP33

    IMG_1055.jpeg
    Paviliun Indonesia di COP31 UNFCCC di Antalya, Turki (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, Yulia Suryanti, mengatakan, Korea Selatan sebelumnya juga pernah menunjukkan keinginan menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim tersebut.

    "Soalnya Korea saya ingat pada tahun sebelumnya, mulanya kan Korea ingin jadi host," kata Yulia.

    Sementara itu, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, mengingatkan, besarnya kebutuhan logistik untuk menyelenggarakan COP. Menurut dia, Indonesia harus mampu mengakomodasi kedatangan puluhan ribu hingga sekitar 100 ribu orang dari berbagai negara.

    "Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana ke Indonesia? Misal mereka minta Bali 100 ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi," ujar Irawan.

Related Articles

See More