Sasar Isu-isu Penting, KLHS Calon Ibu Kota Baru Selesai November

Dalam diskusi tersebut, Menteri Siti berpesan bahwa KLHS yang akan disusun dengan cepat ini tetap memperhatikan prosedur yang benar, tetapi diutamakan menyasar pada kajian atas isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dalam pemindahan IKN. Menteri LHK juga meminta agar penyusunan KLHS tersebut mengajak sebanyak mungkin pihak untuk berdialog dan secara cerdas harus diperkuat komunikasi publiknya.

“Saya minta dalam penyusunan KLHS ini, dialog-dialognya diperkuat, bukan hanya merangkum dari data dokumen saja. Karena perencanaan yang benar itu adalah yang dialogis,” tutur Menteri Siti.

Penyusunan KLHS cepat ini akan bersifat terbuka. Oleh karena itu, hal tersebut mengharapkan banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Proses konsultasi langsung dengan pihak pemerintah daerah, kelompok masyarakat setempat, serta para akademisi dan pemerhati dipastikan akan digelar. 

Selama September dan Oktober 2019, KLHS difokuskan pada identifikasi isu-isu penting dan mendesak di dua wilayah kabupaten yang ditunjuk sebagai calon ibu kota negara sehingga diharapkan gambaran umum tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup di wilayah tersebut serta potret persoalan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada diperoleh. 

KLHS di tahap tersebut akan secara cepat mengarahkan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan, terutama proteksi habitat satwa liar, ekosistem hutan dan mangrove, ekosistem pesisir dan perairan, serta langkah-langkah pemulihan kerusakan lingkungan dan pencemaran di berbagai tempat.

Lingkup KLHS ini ialah proteksi wilayah lindung dan sensitif, daya dukung dan daya tampung lingkungan, perkiraan dinamika sosial ekonomi budaya, habitat flora dan fauna penting, keberlanjutan air, pola, dan risiko pencemaran serta kerusakan lingkungan, serta tekanan terhadap hutan dan perubahan penggunaan lahan.

Pemindahan ibu kota negara harus diyakini akan memberikan momentum lompatan percepatan pemulihan kerusakan lingkungan dan penataannya kembali di dua lokasi utama, yaitu lokasi tempat ibu kota akan dibangun, serta di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Plt Inspektur Jenderal KLHK Laksmi Wijayanti, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardwinarto, pegiat Pemberdayaan Ekonomi Suku-Suku Asli dan Masyarakat Termarjinalkan Judith J Dipodiputro, pengamat sosial politik Fachry Ali, serta undangan lainnya turut hadir dalam FGD tersebut. Humas KLHK