Satgas PRR Dorong Optimalisasi TKD Tambahan Pulihkan Infrastruktur Aceh

03 Nov 2026, 11:25 WIB4 min read

Ezri Tri Suro

News

Channel

Add Us on Google

Pembangunan Talud Kuala Meuraksa Desa Kuala di Lhokseumawe. (Dok. Tim Media Satgas PRR)

Intinya Sih

5W1H

Satgas PRR mendorong optimalisasi TKD Tambahan dan bantuan antardaerah untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur Aceh, mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah daerah terdampak bencana.
Di Lhokseumawe, Rp1,286 miliar digunakan membangun talud Kuala Meuraksa guna mengurangi dampak banjir, erosi, dan sedimentasi; akses perahu nelayan membaik meski muara masih perlu dikeruk.
Rekonstruksi Jalan Bale Atu–Simpang Bandara Rembele senilai Rp1,2 miliar telah mencapai hampir 50 persen, sementara pemulihan Aceh mengacu pada Renduk Pascabencana Sumatera 2026–2028.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Satgas PRR mendorong optimalisasi TKD Tambahan dan bantuan keuangan antardaerah untuk rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Aceh, termasuk talud Kuala Meuraksa dan Jalan Bale Atu–Simpang Bandara Rembele.
Who?
Satgas PRR yang diketuai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemerintah daerah Aceh, Dinas PUPR, Pemkot Pematangsiantar, Pemkab Bener Meriah, serta warga dan nelayan di wilayah terdampak terlibat dalam pemulihan.
Where?
Pemulihan berlangsung di Aceh, antara lain Desa Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, serta Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.
When?
Realisasi TKD Tambahan Pemkot Pematangsiantar tercatat hingga 16 Oktober 2026. Penanganan infrastruktur sumber daya air di Sumatera dipantau hingga 25 Oktober 2026.
Why?
Pembiayaan didorong karena kapasitas fiskal sejumlah daerah terbatas dan infrastruktur terdampak banjir mengalami kerusakan, erosi, sedimentasi, serta gangguan akses transportasi dan aliran air menuju tambak warga.
How?
Satgas PRR mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. TKD Tambahan digunakan untuk perbaikan infrastruktur, sementara bantuan Rp1,2 miliar membiayai rekonstruksi jalan alternatif sepanjang 513 meter di Bener Meriah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mengoordinasikan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh. Salah satunya dengan terus memonitor dan mendorong realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan dan bantuan keuangan antardaerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

TKD Tambahan adalah dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar alokasi dana reguler. Dana ini diperuntukkan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, menekankan pentingnya dukungan pembiayaan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal sejumlah pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan agar kebutuhan pemulihan dapat ditangani sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing.

Tito menegaskan, TKD Tambahan perlu segera dimanfaatkan secara optimal. Daerah terdampak diminta memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.

“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” kata Tito pada beberapa kesempatan.

1. Atasi dampak banjir

Ilustrasi banjir (IDN Times/Arief Rachman)

Realisasi TKD Tambahan untuk pembiayaan infrastruktur di Aceh di antaranya dalam pembangunan talud Kuala Meuraksa di Desa Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Proyek yang dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut memiliki anggaran sebesar Rp1.286.200.000.

Pembangunan talud dimaksudkan untuk mengatasi dampak banjir yang menyebabkan erosi dan sedimentasi di kawasan tersebut. Kondisi itu sebelumnya menghambat akses perahu nelayan menuju sungai serta aliran air menuju tambak warga.

Sekretaris Desa Kuala, Rizal Fandi, mengatakan kondisi aliran air mulai membaik setelah dilakukan penanganan. Perahu nelayan kini dapat lebih mudah masuk ke sungai tanpa harus menunggu air pasang.

Meski demikian, kondisi aliran air belum sepenuhnya normal. Pendangkalan di bagian muara masih membutuhkan pengerukan dan normalisasi agar aliran air menuju tambak warga semakin lancar.

2. Pemulihan infrastruktur

Ilustrasi infrastruktur (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain melalui TKD Tambahan, pemulihan infrastruktur di Aceh juga didukung bantuan keuangan antardaerah. Salah satunya rekonstruksi Jalan Bale Atu–Simpang Bandara Rembele di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Pembangunan jalan sepanjang 513 meter dengan lebar sekitar 5,5 hingga 6 meter tersebut menelan biaya Rp1,2 miliar. Anggarannya bersumber dari bantuan keuangan khusus (BKK) Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Kabupaten Bener Meriah.

Bantuan tersebut merupakan komitmen Pemkot Pematangsiantar sebesar Rp25 miliar untuk membantu pemulihan Bener Meriah setelah banjir pada November 2025.

Pemkot Pematangsiantar menerima alokasi TKD Tambahan sebesar Rp164,33 miliar melalui KMK Nomor 59 Tahun 2026. Hingga 16 Oktober 2026, realisasi penggunaannya tercatat Rp38,35 miliar atau sekitar 23,34 persen. Sementara itu, sekitar Rp125,98 miliar belum tercatat terealisasi.

Jalan Bale Atu–Simpang Bandara Rembele merupakan akses penting setelah ruas Kandepag–Kantor Bupati Bener Meriah mengalami kerusakan dan penurunan badan jalan sehingga ditutup. Ruas alternatif ini menghubungkan kawasan perkantoran, pemukiman warga, hingga Bandara Rembele.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sandi Azka, menjelaskan pekerjaan pengaspalan menggunakan lapisan AC-BC telah mencapai hampir 50 persen. Pekerjaan dilanjutkan dengan penyelesaian pengaspalan dan pengecoran bahu jalan.

Pengerjaan dilakukan pada malam hari untuk mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Terlebih, penutupan ruas jalan sebelumnya membuat kendaraan terkonsentrasi pada jalur alternatif tersebut.

3. Koordinasi dan dukungan

ilustrasi mendukung (freepik.com/Freepik)

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menangani infrastruktur sumber daya air di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Hingga 25 Oktober 2026, penanganan dilakukan terhadap 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan progres rata-rata 19,19 persen.

Selain itu, dari 29 muara yang ditangani, empat telah selesai, enam masih dalam pengerjaan, dan 19 lainnya dalam proses lelang. Adapun penanganan 11 sabo dam mencatat progres rata-rata sekitar 35,58 persen.

Melalui koordinasi Satgas PRR dan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber, pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak diharapkan dapat terus berjalan. Upaya tersebut penting untuk memulihkan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi potensi bencana berikutnya.

Pemulihan infrastruktur di Aceh dijalankan dengan berpedoman pada Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Dokumen tersebut menjadi acuan pemulihan secara bertahap, termasuk pemulihan akses transportasi, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PRR mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta penyelesaian berbagai hambatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.