Sejarah Dwifungsi ABRI dan Isu Kebangkitannya di Era Jokowi

Ada 6 tuntutan gerakan mahasiswa Indonesia ketika menggulirkan roda gerakan reformasi antara lain hapuskan Dwi Fungsi ABRI. Rezim otoritarian Soeharto melakukan politisasi lewat ABRI untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaannya. Alhasil, peran dan fungsi ABRI di masa orde baru lebih banyak terlihat kiprahnya pada kehidupan politik praktis.

Saat itu, ABRI menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti menteri, gubernur, bupati, serta berada didalam parlemen.

ABRI juga melakukan kontrol terhadap proses politik pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu). Dalam setiap proses pemilu, ABRI terjun langsung mengawasi dan mengintervensi proses pemilu.

Orde baru berganti, Dwi Fungsi ABRI dihapuskan. ABRI kembali ke tugas pertahanan negara. Ini dijalankan cukup konsisten pada era kepemimpinan di era reformasi dan menjadi salah satu kunci stabilitas demokrasi di Indonesia.

Namun, belakangan ini isu tentang kebangkitan Dwi Fungsi ABRI kembali merebak. Beberapa kalangan menilai, pemerintah Joko 'Jokowi' Widodo mencoba menerapkan kembali strategi orde baru. 

Pada kenyataanya, berdasarkan data yang dihimpun IDN Times per Februari 2019. TNI memiliki kelebihan perwira tinggi sebanyak 141 dan 790 orang Perwira Menengah yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Isu kebangkitan Dwi Fungsi ABRI juga dibantah keras oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

“Gak ada itu, ngarang Dwi Fungsi ABRI, segala macam kok pengen dimainin isu. Kita gak bego,” tegas Luhut, Minggu (24/2).

Menurut mantan Jenderal TNI AD ini, penempatan perwira tinggi dan menengah dibeberapa lembaga negara merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki birokrasi yang ada. Selain itu, mereka yang ditunjuk untuk menempati berbagai posisi strategis itu adalah perwira yang memiliki kompetensi pada bidangnya.

“Karena saya di Kemaritiman ya kelautan. Banyak posisi yang eloknya diisi oleh orang yang berkompeten,” terangnya.

Nah bagaimana menurut kalian? Setuju gak dengan dimasukannya perwira TNI kedalam lembaga negara yang notabene diisi oleh sipil?