Sejarah SOBSI, Organisasi Onderbouw PKI yang Masif Perjuangkan THR

Berpihak pada golongan marjinal, SOBSI merupakan organisasi yang berkembang dengan pesat. Pada 1960, SOBSI memiliki massa yang sangat besar, berkisar 2.732.909 anggota. 

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa 1950-an dirasakan sangat berat oleh kaum buruh. Kenaikan harga bahan pokok dan upah yang rendah, menjadi motif utama fokus serikat buruh, tak terkecuali SOBSI.

Kongres Dewan Nasional kedua SOBSI di Jakarta pada 1953 menjadi titik balik perjuangan Tunjangan Hari Raya (THR). SOBSI menuntut THR satu kali gaji kotor untuk mensejahterahkan buruh, sebelumnya THR hanya didapat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Permintaan SOBSI semakin massif, organisasi ini menggandeng serikat-serikat buruh lainnya untuk mewujudkan THR buruh. Pemerintah tidak serta merta menggabulkan tuntutan THR, kerasnya tuntutan buruh hanya dibalas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954, tentang Pemberian Persekot Hari Raja kepada Pegawai Negeri. 

Peraturan ini tentu berbeda dengan tuntutan buruh, persekot itu nantinya harus dikembalikan dengan mekanisme pemotongan gaji setiap bulan. Gelombang THR semakin besar, yang kemudian pemerintah mengeluarkan anjuran kepada "segenap pengusaha/buruh partikelir di seluruh Indonesia" tapi sifatnya sukarela dan masih berbeda dengan THR.

Gelombang tuntutan THR semakin besar, kerasnya tuntutan buruh membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1961, tentang Tundjangan Hari Raya Lebaran yang mewujudkan tuntutan SOBSI.

Cita-cita ini berhasil direalisasikan, Kabinet Soekiman merupakan bagian dari negara yang memberikan THR pada kaum buruh. Sementara, SOBSI menjadi alat kontrol pemerintah untuk mengawasi pendistribusian THR, dilansir dari buku Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum” (2009), karya Franz Beckam.

Memiliki anggota yang sangat besar, pada saat itu SOBSI merupakan organisasi buruh nomor satu di Indonesia. SOBSI merupakan organisasi yang menuntut agar buruh diberikan kesejahteraan yang layak supaya memiliki nasib seperti PNS.

SOBSI selalu memberikan masukan pada Presiden Sukarno agar buruh diberikan kesejahteraan, supaya tidak ada uang yang menganggur hingga menjadi santapan koruptor. SOBSI salah satu organisasi yang dikenal dekat dengan PKI dan dianggap salah satu onderbouw penting PKI.

Dalam buku Neraka Rezim Soeharto: Tempat-tempat Penyiksaan Orde Baru (2016) Margiyono, Kurniawan Tri Yunanto, dan Yulianti, tercatat: sejak 1955, Kantor Dewan Nasional SOBSI berkantor di Jalan Kramat V Nomor 14, 16, dan 18. Tidak jauh dari kantor PKI.

Pasca-peristiwa G30S, SOBSI dibubarkan pada 1966 karena dianggap onderbouw penting PKI. Seluruh kantor dan gedung-gedung yang berkaitan dengan SOBSI menjadi sasaran dan dihancurkan.

Setelah G30S digagalkan, masa PII dan Pemuda Pancasila menghancurkan gedung SOBSI, dilansir dari Strategi Perjuangan Politik Penerus Muda Islam Indonesia (1994) oleh Abdul Qadir. Penyerbuan dan penghancuran ini juga dialami organisasi-organisasi onderbouw PKI seperti Lekra, Gerwani, dan Pemuda Rakjat.

Tak hanya dihancurkan, anggota-anggota SOBSI dan seluruh organisasi yang terafiliasi dengan PKI ditangkap dan ditahan di penjara sebagai tahanan politik. Penangkapan dan penahanan massal ini, tak ubahnya pembantaian massal masyarakat sipil. Menurut Amnesty Internasional, lebih dari 1 juta orang menjadi korban peristiwa "Ganyang PKI".

Pasca-pembubaran SOBSI, organisasi ini tidak mampu merekonstruksi ulang. Terlebih, pada saat pemerintahan Orde Baru (Orba), seluruh hal yang terafiliasi dengan PKI akan ditangkap dan dicap sebagai komunis. 

Alhasil, kapitalisme merajalela dan tumbuh subur serta tak terkendali. Para buruh tidak lagi mendapatkan THR dari pemerintah saat menjelang lebaran Idul Fitri.