Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak ada anggaran khusus untuk pembelian kendaraan listrik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon IV.
Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono, anggaran pembelian kendaraan listrik ditanggung oleh masing-masing ASN.
“Enggak ada anggarannya. Oh, mereka sendiri. Eselon 4 kan enggak ada penganggaran kendaraan transportasi (listrik) itu,” kata Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8/2023).
Joko menegaskan, pembelian kendaraan listrik bagi ASN DKI Jakarta hanya bersifat imbauan. Menurut dia, imbauan itu tidak hanya berlaku bagi Eselon IV, tapi seluruh ASN di Pemprov DKI Jakarta.
“Bukan eselon 4 juga, para pegawai DKI Jakarta diimbau untuk menggunakan mobil listrik. Diimbau. Enggak ada (kewajiban),” tutur dia.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mewajibkan pejabat eselon 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan kendaraan listrik.
Hal tersebut diungkapkan Heru usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas masalah polusi udara di Jabodetabek.
"Nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," ujar Heru, Jumat (18/8/2023) lalu.
Heru tidak menerangkan kapan kewajiban penggunaan kendaraan listrik mulai berlaku, namun Heru akan mengalihkan tunjangan transportasi eselon 4 ke motor listrik.
“Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," katanya.