Alasan kedua mahasiswa tak berunjuk rasa di DPR, selain fungsi pengawasan sudah tak lagi berjalan, karena pemerintah yang memegang fungsi kebijakan.
Demo 12 Juni Bukan Akhir, BEM UI Pastikan Ada Aksi Lanjutan

- BEM UI memastikan aksi #IndonesiaMenujuBangkrut akan berlanjut di Bundaran HI dengan tuntutan yang lebih luas namun tetap fokus pada aspirasi masyarakat.
- Mahasiswa menilai demo di DPR tidak efektif karena hilangnya fungsi oposisi dan mendesak Presiden Prabowo mengakui kondisi ekonomi Indonesia sedang krisis.
- Pengerahan ratusan personel TNI dalam aksi 12 Juni dikritik mahasiswa sebagai tanda pemerintahan condong militeristik, sementara TNI menyebut keterlibatan mereka atas permintaan kepolisian.
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia memastikan aksi demo #IndonesiaMenujuBangkrut tidak berakhir pada Jumat (12/6/2026). Mereka bakal menggelar aksi lanjutan di Bunderan Hotel Indonesia. Konfirmasi adanya aksi lanjutan disampaikan oleh Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan.
"Masih ada aksi lanjutan. Kami akan ada aksi lagi di tempat yang sama," ujar Yatalathof kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Senin (15/6/2/2026).
Ketika ditanyakan mengenai tuntutan, mahasiswa yang akrab disapa Athof itu menyebut isi tuntutan akan lebih luas. Namun, dia memastikan isi tuntutan tetap sesuai dengan aspirasi masyarakat.
"Yang kami inginkan adalah jumlah dan isinya tetap on point agar tidak ada kebingungan di benak masyarakat," kata dia.
Notifikasi adanya aksi lanjutan juga disampaikan lewat akun media sosial resmi BEM UI. Di akun tersebut tertulis 'Kami akan datang lagi merebut Bundaran HI, merebut kemenangan rakyat. #MenujuIndonesiaBangkrut.'
"Kami tidak akan pernah menyerah. Selama keadilan belum berpihak kepada rakyat, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Kami akan datang lagi, kami akan merebut Bunderan HI. Kami akan merebut kemenangan," demikian isi tulisan di unggahan BEM UI tersebut.
Ketika IDN Times tanyakan kapan aksi lanjutan itu dilakukan BEM UI, Athof mengaku belum bisa membocorkannya. Sebab, saat ini masih dalam tahap diskusi. Dalam aksi Jumat lalu, mahasiswa UI dan sejumlah kampus lainnya belum berhasil menyampaikan aspirasi di Bunderan Hotel Indonesia lantaran diblokade oleh personel kepolisian dan TNI.
Bahkan, polisi sempat mengarahkan agar aksi unjuk rasa dilakukan di depan gedung DPR. Arahan itu ditolak mentah-mentah oleh mahasiswa UI.
1. Mahasiswa UI nilai berdemo di depan gedung DPR tak ada manfaatnya

Yatalathof mengatakan, penyampaian aspirasi di Gedung DPR sudah tak ada lagi manfaatnya. Sebab, mereka menilai sudah tak ada lagi pihak oposisi yang menjadi penyeimbang koalisi pemerintah di parlemen.
"Pada faktanya, saat ini eksekutif dan legislatif tidak ada bedanya. Mereka sudah jadi satu koalisi dan sepakat untuk menyengsarakan rakyat. Dari mana buktinya? Tadi saya sebutkan bagaimana pemerintah memajaki rakyat banyak lewat PP Nomor 20 Tahun 2026 untuk UMKM, tetapi pemerintah membatalkan royalti minerba yang sudah diterapkan kepada para oligarki. Sedangkan, kondisi saat ini sedang krisis," ujar Athof di Bundaran HI pada Jumat lalu.
"Bagaimana mungkin rakyat banyak yang sekarang sedang sengsara malah ditagih pajak lebih besar?" kata dia.
"Pemerintah sudah bobrok dengan membuat program-program pemborosan, tapi mereka (DPR) tak menjalankan fungsi pengawasannya. Kami mending demo di Bunderan HI dan menyadarkan rakyat banyak bahwa kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja," kata dia.
2. Mahasiswa desak Prabowo mengakui kondisi ekonomi tidak baik-baik saja

Athof mengatakan, pihaknya memiliki lima tuntutan untuk disampaikan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, di antara lima tuntutan itu, ada satu poin yang paling mudah dilakukan, yakni Prabowo berhenti menyangkal bahwa kondisi ekonomi di Tanah Air baik-baik saja.
"Pemerintah tinggal muncul ke publik dan lakukan tuntutan kelima. Prabowo berhenti mengelak dan mengakui ada krisis. Sekarang, kondisi sudah krisis dan itu ada di mana-mana. Tapi, pemerintah masih menganggap kondisi baik-baik saja," kata dia.
Bahkan, tingkat kepercayaan publik ke pemerintah terus menurun. Sebagai bukti, meski kejaksaan sudah beberapa kali memamerkan uang hasil sitaan dari tersangka kasus korupsi, tetapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 tetap jeblok.
"Jadi, penindakan korupsi untuk menyingkirkan lawan politik atau penegakan hukum. Itu kan sekarang yang jadi pertanyaan banyak orang," ujar dia.
3. Mahasiswa sebut pemerintahan Prabowo condong militeristik

Salah satu poin yang menjadi catatan dalam aksi demo mahasiswa 12 Juni yakni adanya pengerahan personel TNI dalam jumlah besar. Berdasarkan keterangan kepolisian, dalam pengamanan kemarin, ada 500 personel militer yang ikut dikerahkan. Mereka bahkan sempat berada di lapis terdepan dan berhadapan langsung dengan mahasiswa.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dimas Rumi Chattaristo, menyadari banyaknya personel TNI dalam aksi 12 Juni 2026. Hal itu menunjukkan pemerintahan Prabowo condong militeristik.
"Selain itu, pemerintah juga tidak mau mendengarkan rakyatnya. Pengerahan militer untuk mengamankan demo yang dilakukan oleh warga sipil, jumlahnya tidak proporsional. Bukan tugas TNI juga untuk mengamankan demo," ujar Dimas kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Minggu (14/6/2026).
Tugas militer yakni menjaga pertahanan dari ancaman luar Indonesia. "Mereka dilatih memegang senjata untuk menghadapi musuh negara, bukan mahasiswa yang terbiasa dengan buku dan pemikiran kritis sebagai senjatanya," katanya.
Sementara, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, mengatakan pengerahan personel TNI di dalam aksi unjuk rasa pada Jumat lalu lantaran ada permintaan bantuan dari kepolisian. Nas menegaskan anggota kepolisian tetap berada di garda terdepan dalam upaya penanganan aksi unjuk rasa.
"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya, polisi tetap berada di garda terdepan," ujar Nas kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Jumat.


















