Jakarta, IDN Times – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui program Sekolah Rakyat.
Hingga saat ini, lebih dari 44 ribu anak jenjang SD, SMP, hingga SMA mendapatkan akses pendidikan gratis melalui program tersebut.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial (Kemensos), Devi Deliani, mengatakan, program tersebut ditujukan agar kondisi ekonomi orangtua tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan.
Devi mengatakan, ada lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin kini mendapatkan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Anak-anak tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pemerintah menyediakan pendidikan secara gratis bagi peserta didik yang masuk dalam program tersebut.
“Pemerintah memastikan lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin kembali mendapat akses pendidikan berkualitas secara gratis, sehingga kemiskinan orang tua tidak lagi menjadi penghalang masa depan anak,” kata Devi Deliani di Jakarta, dikutip Minggu (20/9/2026).
Menurut Devi, program Sekolah Rakyat kini telah menjangkau 182 wilayah. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik pada tahun pertama.
Perluasan tersebut dilakukan agar semakin banyak anak dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak tertampung dapat kembali mengenyam pendidikan.
Setiap peserta yang mendaftar program ini, terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Sehingga bantuan negara sampai tepat pada anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekedar angka di atas kertas" ujar dia.
Devi mengatakan, sebanyak 93 gedung Sekolah Rakyat permanen telah selesai dibangun.
Gedung-gedung ini mulai beroperasi secara bertahap sejak pertengahan Juli hingga awal September.
"Gedung permanen ini ditujukan agar semakin banyak anak belajar dengan fasilitas setara sekolah unggulan tanpa harus menunggu lebih lama," kata Devi.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto menargetkan lebih dari 150 ribu siswa mendapatkan layanan pendidikan melalui Sekolah Rakyat pada tahun 2027.
Selain itu, penargetan juga ditujukan pada setiap kabupaten dan kota agar memiliki setidaknya satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.