Selain Anies, 3 Gubernur DKI Ini Juga Pernah Digugat Warga Soal Banjir

Banjir dan macet parah di Jakarta pada 2010 juga pernah menjadi sasaran class action masyarakat Jakarta. Saat itu Jakarta tengah dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo. Masyarakat menggugat Foke--sapaan akrabnya-- karena kecewa dengan lumpuhnya ibu kota pada Oktober 2010.

Dikutip dari beberapa sumber, Fauzi Bowo malah mengatakan terima kasih atas gugatan tersebut.

"Saya terima kasih mereka mengomel, kalau tidak mengomel mereka bisa frustasi. Tapi yang jelas saya punya kewajiban yang saya kerjakan sesuai rencana saya," kata Fauzi Bowo.

Saat itu, telah banyak masyarakat yang melaporkan keluhan tentang banjir Jakarta tahun 2010. Laporan yang diterima LBH Jakarta kala itu berisi tentang mosi tak percaya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak bisa memberi solusi penanganan banjir.

Semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko "Jokowi" Widodo bersama wagubnya kala itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berjanji tak akan melakukan penggusuran pada warga Bukit Duri. Jokowi justru berjanji akan melakukan penataan dengan membangun Kampung Susun bagi warga yang bermukim di bantaran sungai.

Namun, ketika Jokowi menjadi presiden dan Ahok menggantikannya sebagai Gubernur DKI, penggusuran tetap dilakukan. Akhirnya Jokowi dan Ahok digugat class action oleh masyarakat terkait normalisasi Sungai Ciliwung pada 2016 lalu.

Warga menuding rencana pembangunan Kampung Susun hanya janji politik Jokowi-Ahok semasa Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012.

Era Kepemimpinan Ahok saat menjadi Gubernur DKI juga tak sepenuhnya bersih dari gugatan terkait isu perkotaan. Class action yang diterima Ahok masih berkaitan dengan kasus Bukit Duri di era Gubernur Jokowi.

Pada 2016, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama digugat Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kala itu dia mempersilakan jika masyarakat ingin menggugatnya dan sebaliknya, ia merasa bahwa masyarakat yang tinggal di sungai juga bisa digugat dengan alasan merusak lingkungan.

Pada 25 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan class action yang diajukan warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016. Hasilnya gugatan warga Bukit Duri diterima, kemudian Pemprov DKI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi yang diputuskan hakim kala itu adalah sebesar Rp200 juta untuk 89 anggota kelompok dan empat perwakilan kelompok.

Class action atau gugatan kelompok adalah gabungan dari dua istilah bahasa Inggris yakni class (sekumpulan orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang memiliki kesamaan) dan action (tuntutan yang diajukan ke pengadilan).

Masyarakat dapat melakukan gugatan terkait masalah perusakan lingkungan atau pencemaran, gugatan tersebut dinamakan class action.

Laman resmi Pengadilan Negeri Sorolangun, pn-sarolangun.go.id, menyebutkan bahwa gugatan class action adalah gugatan perwakilan kelompok. Satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang mengajukan gugatan untuk dia atau dari mereka.

Gugatan kelompok dilakukan jika ada kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum. serta adanya kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

Gugatan kelompok diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 91 yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan class action ke pengadilan untuk kepentingan sendiri atau kelompok.

Menurut Suparti Wijoyo dalam bukunya yang berjudul "Hukum perlindungan lingkungan hidup", class action adalah hal yang penting dalam membahas masalah pencemaran lingkungan yang membuat masyarakat merugi.