Senada dengan Jokowi, Mahfud Tak Setuju WNI Eks ISIS Dipulangkan ke RI

Mahfud menjelaskan, WNI eks anggota ISIS bisa saja memiliki paspor palsu. Apabila itu paspor asli, negara tidak mengizinkan mereka pergi dan bergabung dengan kelompok teroris itu.

"Kalau asli pun kalau pergi dengan cara seperti itu, tanpa izin yang jelas dari negara, mungkin paspornya bisa dicabut. Itu artinya dia tidak punya status warga negara," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menyebutkan pemerintah belum memutuskan, apakah WNI eks anggota ISIS akan dipulangkan ke Indonesia atau tidak. Menurut dia akan lebih banyak membahayakan jika dipulangkan ke Indonesia.

"Belum diputuskan karena ada manfaat dan mudaratnya masing-masing. Mulai dari mudaratnya kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru di sini. Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris, kalau ke sini kan harus dideradikalisasi dulu," kata dia.

Lagian, kata Mahfud, negara-negara lain juga belum ada satu pun yang menyatakan akan memulangkan warganya yang sudah bergabung ISIS. Perlu lebih selektif jika memang terpaksa harus memulangkan mereka.

"Ada yang selektif, kalau ada anak-anak yatim akan dipulangkan, tapi pada umumnya tidak ada (negara) yang mau memulangkan teroris, ya," kata dia.

Mahfud menjelaskan deradikalisasi memiliki waktu yang terbatas. Jika diterjunkan ke masyarakat, mereka dikhawatirkan akan kambuh lagi.

"Karena di tengah masyarakat nanti dia diisolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan. Tetapi kalau tidak dipulangkan juga dia punya hak sebagai warga negara untuk tidak kehilangan statusnya sebagai warga negara," tutur dia.

Karena itu, kata Mahfud, saat ini pemerintah tengah mencari formula terbaik terkait nasib WNI eks anggota ISIS.

"Kita sedang mencari formula, bagaimana aspek hukum serta aspek konstitusi dari masalah teroris pelintas batas ini terpenuhi semuanya. Kalau ditanya ke Menko Polhukam itu jawabannya," kata dia.