Sering Blunder, Koalisi Sipil Desak Prabowo Pecat Seluruh Anggota KPU
- Tevisi UU Pemilu diharapkan disegerakan. Permasalahan KPU menjadi penyebab banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
- Seleksi anggota KPU atau penyelenggara pemilu. Momentum tepat bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi proses seleksi anggota KPU atau penyelenggara pemilu.
- KPU jangan jadi komisi permasalahan umat. Penyelenggara yang bermasalah adalah buah dari proses seleksi yang memiliki problematik, perlu merekonstruksi model seleksi yang tidak membuat KPU sebagai komisi permasalahan umat.
Jakarta, IDN Times - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai lembaga demokrasi dan politik, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR mengeluarkan rekomendasi pemberhentikan atau pemecatan terhadap seluruh Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati, menilai keputusan dan kebijakan buruk yang dikeluarkan oleh KPU RI, termasuk kebijakan terbaru soal dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang sempat ingin dirahasiakan, tak terlepas dari etika anggotanya yang bermasalah.
"Kami dari koalisi ini juga merasakan penting buat pemerintah, dalam hal ini Presiden untuk melihat kembali kinerja dari KPU RI periode 2022-2027 untuk dilaporkan kepada DKPP," kata Mike dikutip dari ANTARA, Minggu (21/9/2025).
1. Tevisi UU Pemilu diharapkan disegerakan
Dia mengatakan permasalahan KPU menjadi salah satu penyebab banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
Terlebih lagi, sebelumnya Ketua KPU yang dilantik pada 2022 tersandung kasus yang berkaitan dengan kesusilaan dan kekerasan seksual. Di sisi lain, anggota KPU juga disorot karena adanya sejumlah penggunaan jet pribadi yang dinilai sebagai praktik pemborosan.
Dia mendorong DPR RI agar melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap kelembagaan KPU, membentuk tim seleksi dan mekanisme rekrutmen anggota KPU, dengan merevisi UU Pemilu.
"Kami harap revisi UU Pemilu ini disegerakan," kata dia.
2. Seleksi anggota KPU atau penyelenggara pemilu
Sementara itu, Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah dan DPR berbenah diri dan mengevaluasi proses seleksi anggota KPU atau penyelenggara pemilu.
Menurutnya desakan pemecatan itu sejalan dengan Putusan Makhkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XX-2022 yang salah satu poinnya memutuskan bahwa proses rekrutmen anggota KPU harus selesai sebelum tahapan pemilu dimulai.
Artinya, kata dia, proses rekrutmen tidak boleh berlangsung di tengah tahapan pemilu. Maka dari itu, menurut dia, pemerintah perlu menjadikan momen ini sebagai pembenahan bagi masa jabatan penyelenggara pemilu.
3. KPU jangan jadi komisi permasalahan umat
Menurut dia, penyelenggara yang bermasalah adalah buah dari proses seleksi yang memiliki problematik. Pemerintah dan DPR harus bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi pada penyelenggara pemilu.
"Mau tak mau harus ada penataan akhir masa jabatan, dan ini momentumnya, makanya tadi tuntutan teman-teman menjadi sangat relevan," kata Titi.
Dia mengatakan seluruh pihak perlu merekonstruksi model seleksi yang tidak membuat KPU, Bawaslu, DKPP, sebagai bancakan kepentingan politik pragmatis partisan.
"Kita tidak ingin KPU menjadi komisi permasalahan umat," kata dia.
