Singa Muda Hanura Dorong Anak Muda Terlibat Pembangunan dan Politik

Dalam pembahasan mengenai politik, Sujahri Somar menyoroti perlunya pembenahan regulasi yang mengatur partai politik. Dia mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar memiliki indikator yang lebih jelas, termasuk dalam proses kaderisasi dan mekanisme internal partai.

Menurut dia, pembenahan tersebut penting untuk memastikan partai politik tidak hanya menjadi kendaraan elektoral, tetapi juga menjadi ruang pengembangan kader dan gagasan politik.

Persoalan mahalnya biaya politik turut menjadi perhatian dalam dialog. Tingginya ongkos politik dan biaya penyelenggaraan pemilu dinilai berpotensi menjadi hambatan bagi keterlibatan generasi muda dalam politik nasional.

Sekjen EN-LMND, Riski Oktari Putra, juga menekankan pentingnya partai politik membuka ruang yang lebih luas bagi anak muda. Partai politik dinilai perlu lebih aktif menyosialisasikan dan mendistribusikan gagasan kepada masyarakat.

Komunikasi politik yang terbuka, lanjutnya, dapat membuat masyarakat memahami gagasan dan program politik, bukan sekadar hadir sebagai pemilih ketika momentum pemilu berlangsung.

Sementara, Ketua Umum PP PMKRI, Delvis Rettob, menyoroti pentingnya keseimbangan politik sebagai bagian dari sistem demokrasi. Menurut dia, kekuatan politik di luar pemerintahan tetap diperlukan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

PMKRI juga mendorong adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai koalisi partai politik. Dengan demikian, dinamika politik diharapkan tetap berjalan dalam koridor kepentingan demokrasi dan masyarakat.

Lebih lanjut, Koordinator Umum Aliansi PERISA, Lalu M Rizaldy, membawa perspektif sejarah dalam melihat persoalan bangsa. Dia menyoroti perkembangan imperialisme dan penjajahan ekonomi dalam bentuk baru.

Menurut Lalu, ketergantungan ekonomi, termasuk melalui skema utang, perlu dicermati agar tidak berdampak terhadap kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional.

Persoalan tersebut dinilai menjadi tantangan yang juga perlu dipahami generasi muda karena pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, tetapi juga menyangkut kemampuan Indonesia menjaga kemandirian ekonominya.