Singa Muda Hanura Dorong Anak Muda Terlibat Pembangunan dan Politik
- PP Singa Muda Hanura meminta generasi muda diberi ruang menyampaikan gagasan dan terlibat dalam pembangunan serta pengambilan keputusan politik.
- Dialog Kebangsaan membahas demokrasi, regulasi partai politik, ongkos politik, dan keterlibatan anak muda dalam politik nasional.
- Narasumber juga menyoroti fungsi kontrol politik, pengaturan koalisi, serta ketergantungan ekonomi dan skema utang.
Jakarta, IDN Times – Pimpinan Pusat Singa Muda Hanura mengimbau generasi muda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan maupun politik. Anak muda dinilai harus diberi ruang lebih besar untuk menyampaikan gagasan sekaligus terlibat dalam menentukan arah bangsa.
Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Refleksi 81 Tahun Proklamasi, Sudahkah Indonesia Merdeka?” yang digelar PP Singa Muda Hanura di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bagi kalangan muda dan organisasi kepemudaan untuk membahas berbagai persoalan nasional, mulai dari demokrasi, keterlibatan generasi muda dalam politik hingga tantangan ekonomi Indonesia.
Ketua Umum PP Singa Muda Hanura, Abraham, mengatakan, dialog tersebut sengaja digelar untuk membuka ruang diskusi yang memungkinkan anak muda menyampaikan kritik dan gagasan secara konstruktif.
“Kami menyambut baik kehadiran seluruh narasumber dan peserta. Dialog ini menjadi ruang bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan, kritik dan pandangan terhadap perjalanan bangsa,” ujar Abraham.
Abraham mengatakan, keterlibatan generasi muda tidak boleh berhenti pada posisi sebagai pemilih ketika pemilu digelar. Anak muda harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik.
“Semangat kami adalah membuka ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan terlibat dalam pembangunan bangsa. Dari daerah yang berdaya, kita ingin ikut mendorong terwujudnya Indonesia yang sejahtera,” kata dia.
Menurut Singa Muda Hanura, keterbukaan ruang partisipasi tersebut penting untuk membangun budaya politik anak muda yang sehat, kritis, dan konstruktif.
Melalui forum itu, Singa Muda Hanura berharap diskusi kebangsaan tidak berhenti sebagai forum pertukaran pandangan, tetapi berkembang menjadi ruang konsolidasi gagasan generasi muda dalam menjawab berbagai tantangan Indonesia ke depan.
Dialog tersebut menghadirkan Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar, Sekretaris Jenderal EN-LMND Riski Oktari Putra, Ketua Umum PP PMKRI Delvis Rettob, serta Koordinator Umum Aliansi PERISAI Lalu M Rizaldy.
1. Regulasi soal partai politik perlu dibenahi hingga soroti ongkos politik
Ilustrasi politik uang. (IDN Times/Arief Rahmat) Dalam pembahasan mengenai politik, Sujahri Somar menyoroti perlunya pembenahan regulasi yang mengatur partai politik. Dia mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik agar memiliki indikator yang lebih jelas, termasuk dalam proses kaderisasi dan mekanisme internal partai.
Menurut dia, pembenahan tersebut penting untuk memastikan partai politik tidak hanya menjadi kendaraan elektoral, tetapi juga menjadi ruang pengembangan kader dan gagasan politik.
Persoalan mahalnya biaya politik turut menjadi perhatian dalam dialog. Tingginya ongkos politik dan biaya penyelenggaraan pemilu dinilai berpotensi menjadi hambatan bagi keterlibatan generasi muda dalam politik nasional.
Sekjen EN-LMND, Riski Oktari Putra, juga menekankan pentingnya partai politik membuka ruang yang lebih luas bagi anak muda. Partai politik dinilai perlu lebih aktif menyosialisasikan dan mendistribusikan gagasan kepada masyarakat.
Komunikasi politik yang terbuka, lanjutnya, dapat membuat masyarakat memahami gagasan dan program politik, bukan sekadar hadir sebagai pemilih ketika momentum pemilu berlangsung.
2. Politik butuh kontrol dan kemandirian ekonomi
Ilustrasi anak muda (IDN Times/Indonesia Gen Z Report) Sementara, Ketua Umum PP PMKRI, Delvis Rettob, menyoroti pentingnya keseimbangan politik sebagai bagian dari sistem demokrasi. Menurut dia, kekuatan politik di luar pemerintahan tetap diperlukan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
PMKRI juga mendorong adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai koalisi partai politik. Dengan demikian, dinamika politik diharapkan tetap berjalan dalam koridor kepentingan demokrasi dan masyarakat.
3. Kritisi ketergantungan ekonomi
Ilustrasi uang rupiah dan dampak ekonomi. (IDN Times/Putra Bali Mula) Lebih lanjut, Koordinator Umum Aliansi PERISA, Lalu M Rizaldy, membawa perspektif sejarah dalam melihat persoalan bangsa. Dia menyoroti perkembangan imperialisme dan penjajahan ekonomi dalam bentuk baru.
Menurut Lalu, ketergantungan ekonomi, termasuk melalui skema utang, perlu dicermati agar tidak berdampak terhadap kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional.
Persoalan tersebut dinilai menjadi tantangan yang juga perlu dipahami generasi muda karena pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, tetapi juga menyangkut kemampuan Indonesia menjaga kemandirian ekonominya.
