Soal Jabatan 3 Periode, Fadjroel: Jokowi Tak Akan Khianati Konstitusi
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman, menegaskan bahwa Jokowi tidak menginginkan adanya jabatan presiden tiga periode. Dia mengatakan Jokowi merupakan presiden yang lahir dari reformasi. Sehingga, kata dia, Presiden Jokowi tak ingin mengkhianati reformasi.
"Presiden sebagai orang yang lahir dari reformasi, beliau dua kali jadi wali lota, satu kali jadi gubernur dan dua kali jadi presiden, beliau mengatakan bahwa beliau adalah buah atau anak dari reformasi. Jadi tidak mungkin Presiden Joko Widodo mengkhianati konstitusi maupun mengkhianati reformasi," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (28/9/2021).
1. Jokowi menghormati konstitusi di mana presiden dipilih 2 periode
Menurut Fadjroel, Jokowi sendiri sudah menegaskan tak setuju dengan wacana jabatan presiden tiga periode. Dia menuturkan, Jokowi menghormati konstitusi UUD 1945 di mana presiden hanya dipilih dua periode.
"Isu tentang wacana tiga periode dan kemudian perpanjangan masa jabatan presiden itu sudah dibantah secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Baik pada pertemuan dengan wartawan tahun 2019 dan tahun 2021. Dan terakhir sudah dibantah lagi oleh beliau pada pertemuan dengan para pimred," ujar Fadjroel.
2. Fadjroel sebut perdebatan soal jabatan presiden 3 periode adalah bagian demokrasi
Terkait perdebatan soal jabatan presiden tiga periode, Fadjroel meminta agar perdebatan itu tetap terjadi karena bagian dari demokrasi.
"Kami juga ingin mengatakan bahwa perdebatan itu tentu tidak bisa dihalangi. Pasal 28 mengatakan adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi itu biarkan saja menjadi wacana perdebatan di wilayah publik untuk meyakinkan bahwa demokrasi memang berjalan di Indonesia," ujar Fadjroel.
3. Jokowi serahkan agenda amandemen UUD 1945 kepada MPR
Lebih lanjut, kata Fadjroel, Jokowi juga menuturkan bahwa agenda amandemen UUD 1945 diserahkan sepenuhnya kepada MPR.
"Amandemen maupun agenda amandemen itu adalah wewenangnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan pasal 3 UUD 1945," ucap Fadjroel.
